Mahfud MD Ajak Perguruan Tinggi Berani Kritisi Pemerintah: Dukung yang Baik, yang Tidak Baik Kita Luruskan

Menurut Mahfud, pemerintahan memang punya kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan membuat kebijakan-kebijakan dasar.

“Kalau orang buat program, untuk apa disalahkan? Wong dia punya kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan kebijakan-kebijakan dasar. Karena dia menang Pemilu. Sejauh tidak melanggar konstitusi dan hukum menurut saya ya nggak apa-apa. Makanya, kalau ada kesalahan baru kita katakan,” katanya.

Sebab itu, dunia kampus harus tetap menjaga marwahnya dalam rangka membangun peradaban, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Iya (supaya kampus tetap kritis dan aktif). Kan sekarang ibaratnya kampus itu orang yang fatalis, sudahlah apa nggak ada gunanya. Ada juga yang kemudian nihilis, menganggap yang dikerjakan itu salah semua, itu nggak boleh begitu. Pasti ada sisa-sisa terbaik. Kita dukung yang baik, yang tidak baik kita luruskan kan begitu,” ungkap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mewanti-wanti agar kampus tidak bersikap fatalis, nihilis, dan skeptik radikal.