Kerusakan Ekologis, Imunitas Anak-Cucu dan Kewajiban Negara
Kamis, 03 September 2020 - 13:01 WIB
loading...
A
A
A
Kecenderungan yang diperlihatkan oleh data sementara ini sudah cukup menggambarkan tingginya permintaan akan bahan baku vaksin. Lagi pula, tak dapat dipungkiri bahwa durasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan permintaan dan penawaran akan vaksin korona menjadi tidak berimbang. Dengan asumsi bahwa 7,8 miliar warga bumi harus divaksinasi, volume kebutuhannya jelas sangat besar. Namun, saat ini, kapasitas produksi pada tingkat global pun masih sangat terbatas. Dengan begitu, sangat jelas bahwa tingginya permintaan dunia akan bahan baku vaksin korona bersifat sangat mendesak, sehingga pemerintah Indonesia memang perlu bergerak cepat.
Untuk vaksinasi kepada 160 hingga 190 juta penduduk, pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan sekitar Rp66 triliun. Perhitungan sementara mengindikasikan bahwa untuk dua kali vaksinasi per orang, biayanya sekitar Rp440.448. Maka, kebijakan sementara yang dirancang pemerintah adalah tidak semua penduduk mendapatkan vaksin gratis. Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, hanya 93 juta penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi virus korona tanpa bayar. Puluhan juta warga itu dinilai sangat membutuhkan vaksin, dan kriterianya mengacu pada data keanggotaan di BPJS Kesehatan.
Diasumsikan saja bahwa rancangan kebijakan itu belum difinalkan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari pihak lain. Telah disebutkan sebelumnya bahwa virus korona akan berdampingan dengan kehidupan manusia, termasuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk waktu yang lama, bahkan durasinya belum bisa dihitung. Karena itu, vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona mestinya menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban negara melindungi dan merawat kesehatan warga negara. Kesehatan seluruh elemen masyarakat harus terjamin, termasuk bebas dari ancaman virus korona. Maka, vaksinasi bagi seluruh rakyat idealnya dipahami sebagai investasi untuk menghadirkan semua elemen masyarakat yang sehat dan punya imunitas.
Kalau hanya 93 juta warga yang mendapatkan vaksin gratis, berarti hampir 60% dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia harus membeli vaksin. Pertanyaannya; apakah semua dari 160 juta lebih warga mampu membeli vaksin seharga Rp440.448 itu? Faktor lain yang juga patut diperhitungkan adalah risiko ketika tidak semua penduduk tidak menerima vaksin karena alasan tidak mampu membeli atau percaya diri berlebihan, serta meremehkan ancaman Covid-19. Jika di antara mereka akhirnya ada yang tertular Covid-19, sama artinya kehadiran vaksin corona belum menyelesaikan masalah.
Dalam konteks mereduksi atau mengeliminasi ancaman Covid-19 terhadap seluruh rakyat, kebutuhan dan pengadaan akan vaksin penangkal virus korona idealnya menjadi beban investasi negara. Sebab, negara akan kuat jika rakyatnya tangguh dan kompetitif karena imunitasnya yang mumpuni. Jadi, pemberian vaksin korona kepada seluruh rakyat patut dipahami sebagai bagian dari upaya membangun dan mewujudkan ketahanan nasional.
Untuk vaksinasi kepada 160 hingga 190 juta penduduk, pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan sekitar Rp66 triliun. Perhitungan sementara mengindikasikan bahwa untuk dua kali vaksinasi per orang, biayanya sekitar Rp440.448. Maka, kebijakan sementara yang dirancang pemerintah adalah tidak semua penduduk mendapatkan vaksin gratis. Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, hanya 93 juta penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi virus korona tanpa bayar. Puluhan juta warga itu dinilai sangat membutuhkan vaksin, dan kriterianya mengacu pada data keanggotaan di BPJS Kesehatan.
Diasumsikan saja bahwa rancangan kebijakan itu belum difinalkan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari pihak lain. Telah disebutkan sebelumnya bahwa virus korona akan berdampingan dengan kehidupan manusia, termasuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk waktu yang lama, bahkan durasinya belum bisa dihitung. Karena itu, vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona mestinya menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban negara melindungi dan merawat kesehatan warga negara. Kesehatan seluruh elemen masyarakat harus terjamin, termasuk bebas dari ancaman virus korona. Maka, vaksinasi bagi seluruh rakyat idealnya dipahami sebagai investasi untuk menghadirkan semua elemen masyarakat yang sehat dan punya imunitas.
Kalau hanya 93 juta warga yang mendapatkan vaksin gratis, berarti hampir 60% dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia harus membeli vaksin. Pertanyaannya; apakah semua dari 160 juta lebih warga mampu membeli vaksin seharga Rp440.448 itu? Faktor lain yang juga patut diperhitungkan adalah risiko ketika tidak semua penduduk tidak menerima vaksin karena alasan tidak mampu membeli atau percaya diri berlebihan, serta meremehkan ancaman Covid-19. Jika di antara mereka akhirnya ada yang tertular Covid-19, sama artinya kehadiran vaksin corona belum menyelesaikan masalah.
Dalam konteks mereduksi atau mengeliminasi ancaman Covid-19 terhadap seluruh rakyat, kebutuhan dan pengadaan akan vaksin penangkal virus korona idealnya menjadi beban investasi negara. Sebab, negara akan kuat jika rakyatnya tangguh dan kompetitif karena imunitasnya yang mumpuni. Jadi, pemberian vaksin korona kepada seluruh rakyat patut dipahami sebagai bagian dari upaya membangun dan mewujudkan ketahanan nasional.
