Anggaran Komisi Yudisial Dipangkas Jadi Rp74,7 Miliar, Tak Jadi Rp100 Miliar
loading...

Rapat Kerja (raker) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Efisiensi anggaran Komisi Yudisial (KY) tak jadi Rp100 miliar. Setelah rekonstruksi anggaran KY untuk 2025, menjadi Rp74,7 miliar dari semula Rp100 miliar.
Hal itu diungkapkan oleb Wakil Ketua KY Siti Nurjanah saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025). Siti menjelaskan, Ditjen Anggaran Kemenkeu telah melakukan rekonstruksi per 11 Februari 2025.
Hasilnya, kata dia, anggaran KY hanya dipangkas Rp74,7 miliar dari semula Rp100 miliar. "Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali semula Rp100 miliar menjadi Rp74,7 miliar atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25,3 miliar," kata Siti.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, KY Ngaku Tak Bisa Seleksi 19 Calon Hakim
Kendati demikian, ia menyampaikan, Pagu Efektif KY 2025 menjadi Rp109,8 miliar. Dari jumlah ini, kata Siti, pihaknya mengalkkasikan 40% untuk belanja perkantoran.
"Rincian efisiensi antara lain listrik, air di pusat san daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan," kata Siti.
Selain itu, Siti menyampaikan, anggaran itu juga diprioritaskan untuk seleksi Calon Hakim Agung sebesar Rp3,5 miliar.
Hal itu diungkapkan oleb Wakil Ketua KY Siti Nurjanah saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025). Siti menjelaskan, Ditjen Anggaran Kemenkeu telah melakukan rekonstruksi per 11 Februari 2025.
Hasilnya, kata dia, anggaran KY hanya dipangkas Rp74,7 miliar dari semula Rp100 miliar. "Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali semula Rp100 miliar menjadi Rp74,7 miliar atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25,3 miliar," kata Siti.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, KY Ngaku Tak Bisa Seleksi 19 Calon Hakim
Kendati demikian, ia menyampaikan, Pagu Efektif KY 2025 menjadi Rp109,8 miliar. Dari jumlah ini, kata Siti, pihaknya mengalkkasikan 40% untuk belanja perkantoran.
"Rincian efisiensi antara lain listrik, air di pusat san daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan," kata Siti.
Selain itu, Siti menyampaikan, anggaran itu juga diprioritaskan untuk seleksi Calon Hakim Agung sebesar Rp3,5 miliar.
(rca)
Lihat Juga :