Situasi Pandemi COVID-19 Rentan Dipolitisasi saat Kampanye Pilkada 2020
Kamis, 03 September 2020 - 08:00 WIB
loading...
A
A
A
"Ini juga menjadi bahan politiasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah. Kemudian naiknya tindak pidana ditengah pandemi yang terjadi. Apalagi di jambret, perampokan, street crime itu bertambah," bebernya.
"Kemudian yang tidak kalah penting untuk diantisipasi adalah penyebaran hoaks ketika pandemi. Tadi hal yang tidak ada di dalam dunia nyata tapi diberitakan di dunia maya. Menjadi hoaks sehingga terjadi kekisruhan," imbuhnya.
Umar menyatakan pemerintah sendiri sudah mengeluarkan berbagai program yang fokus terhadap penanganan COVID-19, baik itu program reguler maupun non reguler. Terutama bantuan sosial dan terbaru subsidi atau bantuan tunai kepada pekerja yang terdampak COVID-19, sehingga hal ini juga perlu menjadi perhatian bersama, terlebih situasinya menjelang pilkada serentak.
Menurut Umar, pilkada dalam kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi pilkada yang digelar di tengah pandemi yang memerlukan banyak penyesuaian baik oleh penyelenggara maupun peserta pilkada. (Baca juga: Begini Polisi Bertindak jika Terjadi Huru-hara di Pilkada Depok)
"Nah tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 4 september 6 sepetember itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya COVID-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada. Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan," pungkasnya.
"Kemudian yang tidak kalah penting untuk diantisipasi adalah penyebaran hoaks ketika pandemi. Tadi hal yang tidak ada di dalam dunia nyata tapi diberitakan di dunia maya. Menjadi hoaks sehingga terjadi kekisruhan," imbuhnya.
Umar menyatakan pemerintah sendiri sudah mengeluarkan berbagai program yang fokus terhadap penanganan COVID-19, baik itu program reguler maupun non reguler. Terutama bantuan sosial dan terbaru subsidi atau bantuan tunai kepada pekerja yang terdampak COVID-19, sehingga hal ini juga perlu menjadi perhatian bersama, terlebih situasinya menjelang pilkada serentak.
Menurut Umar, pilkada dalam kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi pilkada yang digelar di tengah pandemi yang memerlukan banyak penyesuaian baik oleh penyelenggara maupun peserta pilkada. (Baca juga: Begini Polisi Bertindak jika Terjadi Huru-hara di Pilkada Depok)
"Nah tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 4 september 6 sepetember itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya COVID-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada. Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
