Kasus Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang Dilaporkan ke Kejagung
Kamis, 30 Januari 2025 - 21:17 WIB
loading...
A
A
A
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
"Terbitnya serifikat itu kan diatas laut, itu saya meyakininya palsu karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 1980, tahun 1970 itu empang dan lahan, artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat," tuturnya.
"Jadi, kalau diterbitkan HGB dan SHM tahun 2023 padahal sejak tahun 1970 garis pantai tidak pernah bergeser berdasarkan ahli UGM, maka jelas ini penerbitan HGB dan SHM di atas laut itu palsu. Itu berapa jumlahnya, minimal 50 seperti yang dibatalkan Pak Nusron Wahid, atau sampai di angka 263 nanti biar Kejagung meneliti," terang Boyamin.
Guna mendukung laporannya itu, dia menyerahkan keterangan saksi yang merupakan warga Desa Tanjung Burung, warga Desa Pangkalan, dan warga Desa Teluk Naha serta bukti dokumen akta jual beli hak milik adat berdasar buku C Desa Tanjung Burung.
Dia pun mencantumkan nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi ahli lantaran Nusron pernah menyampaikan, pertama tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Tangerang.
"Kedua, mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material. Ketiga, berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 263 bidang SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Oleh karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi," paparnya.
"Terbitnya serifikat itu kan diatas laut, itu saya meyakininya palsu karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 1980, tahun 1970 itu empang dan lahan, artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat," tuturnya.
"Jadi, kalau diterbitkan HGB dan SHM tahun 2023 padahal sejak tahun 1970 garis pantai tidak pernah bergeser berdasarkan ahli UGM, maka jelas ini penerbitan HGB dan SHM di atas laut itu palsu. Itu berapa jumlahnya, minimal 50 seperti yang dibatalkan Pak Nusron Wahid, atau sampai di angka 263 nanti biar Kejagung meneliti," terang Boyamin.
Guna mendukung laporannya itu, dia menyerahkan keterangan saksi yang merupakan warga Desa Tanjung Burung, warga Desa Pangkalan, dan warga Desa Teluk Naha serta bukti dokumen akta jual beli hak milik adat berdasar buku C Desa Tanjung Burung.
Dia pun mencantumkan nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi ahli lantaran Nusron pernah menyampaikan, pertama tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Tangerang.
"Kedua, mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material. Ketiga, berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 263 bidang SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Oleh karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi," paparnya.
Lihat Juga :
