Petani Nelayan Terlempar dari Lahannya oleh Pinokio Sudah Biasa
Senin, 27 Januari 2025 - 15:51 WIB
loading...
Ahmad Sihabudin, Dosen Komunikasi Lintas Budaya Fisip Untirta. Foto/Dok.Pribadi
A
A
A
Ahmad Sihabudin
Dosen Komunikasi Lintas Budaya Fisip Untirta
"Komunikasi yang jujur dibangun di atas kebenaran dan integritas dan atas rasa hormat satu sama lain." - Benjamin E. Mays
SATU, dua bulan terakhir ini, ramai dan gaduh sekali perihal kepemilikan pagar laut yang membentang di pesisir Tangerang sepanjang 30 km, semuanya dalam pemberitaan mengaku tidak tahu menahu siapa pemiliknya.
Masa sih tidak ada yang tahu? Padahal organisasi negara kita sangat lengkap mulai dari lembaga Kepresidenan sampai dengan lembaga RT, di suatu desa.
Perangkat kenegaraan kita sangat lengkap apalagi wilayah Jabodetabek, yang hanya ”satu kayuhan sepeda” dari pusat Pemerintahan NKRI.
Jadi menurut saya, ini ”kebohongan” yang dipertontonkan kepada publik. Apalagi di atas lembaga RT, RW ada aparatur Desa, Camat, Bupati. Organisasi Vertikal lainnya ada Polisi Resort, Sektor Kepolisian, Komando Distrik Militer, Rayon Militer (Koramil).
Dalam organisasi Pemerintahan apakah Provinsi atau Kabupaten-Kota ada perangkat daerah yang menangani beberapa bidang kerjaseperti Dinas PUPR, Pertanian dan Ketahanan pangan, Perizinan dan lain-lain. Lalu apa kerja mereka kalau semua ditanya, malah saling lempar alias yang paling aman mengatakan tidak tahu.
Jadi lucu menurut saya, ”kemana aje” aparatur ini semua baik sipil, maupun militernya sudah berbulan-bulan, laut kita dipagari kok pada diam saja.
Padahal kami bila akan mengadakan keramaian misalnya ”hajatan” menggunakan sedikit badan jalan untuk 1-2 hari kita harus izin karena itu area ruang publik.
Nah ini laut di pagar sepanjang 30 km dan sudah berbulan-bulan, kok jawabnya pada tidak tahu, ini namanya ”berbohong”. Mempertontonkan kebohongan pada dunia.
Jangan-jangan lautan kita juga sudah banyak yang dipagar (nggak bolehseUzon), semoga ini hanya terjadi di Tangerang.
Menyimak ”drama laut di pagar” pemberitaan, mungkin sebagian masyarakat termasuk penulis, kecewa (pemerintah) negara lama bertindak pada kasus tersebut, terkesan membela pemagar laut.
Padahal sebelumnya juga banyak pemberitaan di media sosial soal tanah milik masyarakat yang ”dipaksa” untuk dijual dengan berbagai dalih untuk pembangunan sebuah proyek.
Dosen Komunikasi Lintas Budaya Fisip Untirta
"Komunikasi yang jujur dibangun di atas kebenaran dan integritas dan atas rasa hormat satu sama lain." - Benjamin E. Mays
SATU, dua bulan terakhir ini, ramai dan gaduh sekali perihal kepemilikan pagar laut yang membentang di pesisir Tangerang sepanjang 30 km, semuanya dalam pemberitaan mengaku tidak tahu menahu siapa pemiliknya.
Masa sih tidak ada yang tahu? Padahal organisasi negara kita sangat lengkap mulai dari lembaga Kepresidenan sampai dengan lembaga RT, di suatu desa.
Perangkat kenegaraan kita sangat lengkap apalagi wilayah Jabodetabek, yang hanya ”satu kayuhan sepeda” dari pusat Pemerintahan NKRI.
Jadi menurut saya, ini ”kebohongan” yang dipertontonkan kepada publik. Apalagi di atas lembaga RT, RW ada aparatur Desa, Camat, Bupati. Organisasi Vertikal lainnya ada Polisi Resort, Sektor Kepolisian, Komando Distrik Militer, Rayon Militer (Koramil).
Dalam organisasi Pemerintahan apakah Provinsi atau Kabupaten-Kota ada perangkat daerah yang menangani beberapa bidang kerjaseperti Dinas PUPR, Pertanian dan Ketahanan pangan, Perizinan dan lain-lain. Lalu apa kerja mereka kalau semua ditanya, malah saling lempar alias yang paling aman mengatakan tidak tahu.
Jadi lucu menurut saya, ”kemana aje” aparatur ini semua baik sipil, maupun militernya sudah berbulan-bulan, laut kita dipagari kok pada diam saja.
Padahal kami bila akan mengadakan keramaian misalnya ”hajatan” menggunakan sedikit badan jalan untuk 1-2 hari kita harus izin karena itu area ruang publik.
Nah ini laut di pagar sepanjang 30 km dan sudah berbulan-bulan, kok jawabnya pada tidak tahu, ini namanya ”berbohong”. Mempertontonkan kebohongan pada dunia.
Jangan-jangan lautan kita juga sudah banyak yang dipagar (nggak bolehseUzon), semoga ini hanya terjadi di Tangerang.
Menyimak ”drama laut di pagar” pemberitaan, mungkin sebagian masyarakat termasuk penulis, kecewa (pemerintah) negara lama bertindak pada kasus tersebut, terkesan membela pemagar laut.
Padahal sebelumnya juga banyak pemberitaan di media sosial soal tanah milik masyarakat yang ”dipaksa” untuk dijual dengan berbagai dalih untuk pembangunan sebuah proyek.
Lihat Juga :
