LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Peringkat 1 Program 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
Jum'at, 24 Januari 2025 - 21:56 WIB
loading...
A
A
A
Ardian menuturkan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat skor -7,9 (minus 7,9). Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.
Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.
Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata.
Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.
Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.
"Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.
Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.
Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata.
Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.
Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.
"Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
