DPR Apresiasi Draft Road Map Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP
Jum'at, 24 Januari 2025 - 16:01 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengapresiasi draf peta jalan Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draft road map atau peta jalan program 3 juta rumah ke Komisi V DPR. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami telah menerima draft road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian KKP. Tentu kami mengapresiasi karena kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, Jumat (24/1/2025).
Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.
Baca juga: Hashim: Qatar dan Abu Dhabi Siap Biayai Pembangunan 7 Juta Rumah di Indonesia
“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.00 hingga 300.000 saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3.000.000 rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.
Apalagi, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.
Baca juga: 3 Juta Rumah Menyasar Luar Jawa Tahun 2025, Intip Daftar Daerahnya
“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.
Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurut Huda, draf road map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.
“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih per dalam lagi,” katanya.
Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.
“Draft road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali kebingungan dalam membuat road map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” tandasnya.
“Kami telah menerima draft road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian KKP. Tentu kami mengapresiasi karena kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, Jumat (24/1/2025).
Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.
Baca juga: Hashim: Qatar dan Abu Dhabi Siap Biayai Pembangunan 7 Juta Rumah di Indonesia
“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.00 hingga 300.000 saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3.000.000 rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.
Apalagi, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.
Baca juga: 3 Juta Rumah Menyasar Luar Jawa Tahun 2025, Intip Daftar Daerahnya
“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.
Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurut Huda, draf road map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.
“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih per dalam lagi,” katanya.
Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.
“Draft road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali kebingungan dalam membuat road map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
