Kasus Corona Terus Melonjak, Pemerintah Diingatkan Soal Faskes Cadangan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sudah enam bulan pandemi Covid-19 (virus Corona) melanda Indonesia. Berbagai strategi sudah diupayakan, namun hingga kini kasusnya terus melonjak pesat dengan ribuan kasus positif setiap harinya .
(Baca juga: Kasus Positif Secara Nasional Naik 32,9% Dalam Sepekan)
Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono memaparkan, kalau sehari saja 2-3 ribu kasus, dalam 10 hari sudah puluhan ribu.
(Baca juga: Dokter Terus Berguguran, Pemerintah Diminta Fokus dan Serius Atasi Corona)
Bahkan kata Tri Yunis, belum lagi suspectnya, bisa lebih dari itu. Maka ini berpengaruh juga pada banyak petugas kesehatan yang terpapar.
(Baca juga: 153 Instansi Gelar Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Hari Ini)
"Ini yang saya takutkan. Kalau dibiarkan terus menerus, banyak fasilitas kesehatan (faskes) kurang berfungsi. Di sisi lain, banyak petugas kesehatan yang bakal tumbang. Ini akan memicu kepanikan besar,” kata Tri Yunis kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
Melihat kondisi tersebut, ia tak menyalahkan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Menurutnya, hal itu untuk menjaga stabilitas dengan mendorong banyak kegiatan ekonomi aktif kembali.
Namun di sisi lain, ini akan meningkatkan juga kontak antarmanusia, misalnya kegiatan di pasar tradisional sehingga memunculkan ada klaster baru yang terpapar Covid-19.
"Adanya pelonggaran sosial akan membuat adanya peningkatan kontak langsung. Konsekuensinya, ini bisa meningkatkan transmisi Covid-19. Ya begitu aja terus," ujarnya.
Tri Yunis mengingatkan, pemerintah harus waspada. Apalagi sekarang kasus di Indonesia sudah mencapai 174 ribu lebih. Mau tidak mau, Satgas Covid-19 nasional maupun daerah harus berhati-hati dalam membuat strategi.
"Pertama, bersiap membuat cadangan layanan kesehatan. Kalau perlu, disiapkan fasilitas olahraga sebagai fasilitas kesehatan cadangan," imbuh dia.
Selain itu, lanjut dia, petugas kesehatan juga harus disiapkan. Bila perlu, semua tenaga kesehatan dari pihak swasta, baik itu dokter yang baru bekerja maupun yang baru lulus ikut dilibatkan. Termasuk juga meningkatkan jumlah sukarelawan untuk membantu menangani layanan kesehatan Covid-19.
"Kalau bisa dibayar oleh negara, dikasih insentif yang besar sehingga mereka mau. Karena bagaimanapun juga ini perlu tanggung jawab bersama, tidak hanya negara, tapi juga semua rakyatnya. Jadi mulai siapkan cadangan uang dan cadangan tenaga kesehatan," sarannya.
Tri Yunis juga meminta pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk konstisten menerapkan pedoman yang bisa dilakukan di zona hijau, kuning, oranye, dan merah.
Artinya, hanya daerah yang masuk zona hijau dan kuning saja dapat melakukan kegiatan di masa normal baru dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Sebaliknya, ia mengingatkan agar pemerintah daerah yang wilayahnya masuk zona oranye dan merah jangan coba-coba untuk dibuka. Selain menerapkan protokol kesehatan, harus ada ekstra perlengkapan yang harus digunakan seperti face shield. Begitu juga di area makan publik seperti restoran harus menggunakan tabir.
"Kalau pemerintahnya tidak konsisten, itu membiarkan penularan. Jangan sampai pemerintah daerahnya salah, pemerintah pusat juga salah. Karena memang itu tugas pemerintah membuat aturan yang tegas," jelasnya.
(Baca juga: Kasus Positif Secara Nasional Naik 32,9% Dalam Sepekan)
Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono memaparkan, kalau sehari saja 2-3 ribu kasus, dalam 10 hari sudah puluhan ribu.
(Baca juga: Dokter Terus Berguguran, Pemerintah Diminta Fokus dan Serius Atasi Corona)
Bahkan kata Tri Yunis, belum lagi suspectnya, bisa lebih dari itu. Maka ini berpengaruh juga pada banyak petugas kesehatan yang terpapar.
(Baca juga: 153 Instansi Gelar Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Hari Ini)
"Ini yang saya takutkan. Kalau dibiarkan terus menerus, banyak fasilitas kesehatan (faskes) kurang berfungsi. Di sisi lain, banyak petugas kesehatan yang bakal tumbang. Ini akan memicu kepanikan besar,” kata Tri Yunis kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
Melihat kondisi tersebut, ia tak menyalahkan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Menurutnya, hal itu untuk menjaga stabilitas dengan mendorong banyak kegiatan ekonomi aktif kembali.
Namun di sisi lain, ini akan meningkatkan juga kontak antarmanusia, misalnya kegiatan di pasar tradisional sehingga memunculkan ada klaster baru yang terpapar Covid-19.
"Adanya pelonggaran sosial akan membuat adanya peningkatan kontak langsung. Konsekuensinya, ini bisa meningkatkan transmisi Covid-19. Ya begitu aja terus," ujarnya.
Tri Yunis mengingatkan, pemerintah harus waspada. Apalagi sekarang kasus di Indonesia sudah mencapai 174 ribu lebih. Mau tidak mau, Satgas Covid-19 nasional maupun daerah harus berhati-hati dalam membuat strategi.
"Pertama, bersiap membuat cadangan layanan kesehatan. Kalau perlu, disiapkan fasilitas olahraga sebagai fasilitas kesehatan cadangan," imbuh dia.
Selain itu, lanjut dia, petugas kesehatan juga harus disiapkan. Bila perlu, semua tenaga kesehatan dari pihak swasta, baik itu dokter yang baru bekerja maupun yang baru lulus ikut dilibatkan. Termasuk juga meningkatkan jumlah sukarelawan untuk membantu menangani layanan kesehatan Covid-19.
"Kalau bisa dibayar oleh negara, dikasih insentif yang besar sehingga mereka mau. Karena bagaimanapun juga ini perlu tanggung jawab bersama, tidak hanya negara, tapi juga semua rakyatnya. Jadi mulai siapkan cadangan uang dan cadangan tenaga kesehatan," sarannya.
Tri Yunis juga meminta pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk konstisten menerapkan pedoman yang bisa dilakukan di zona hijau, kuning, oranye, dan merah.
Artinya, hanya daerah yang masuk zona hijau dan kuning saja dapat melakukan kegiatan di masa normal baru dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Sebaliknya, ia mengingatkan agar pemerintah daerah yang wilayahnya masuk zona oranye dan merah jangan coba-coba untuk dibuka. Selain menerapkan protokol kesehatan, harus ada ekstra perlengkapan yang harus digunakan seperti face shield. Begitu juga di area makan publik seperti restoran harus menggunakan tabir.
"Kalau pemerintahnya tidak konsisten, itu membiarkan penularan. Jangan sampai pemerintah daerahnya salah, pemerintah pusat juga salah. Karena memang itu tugas pemerintah membuat aturan yang tegas," jelasnya.
(maf)