Poros Gas Nusantara
loading...
A
A
A
Kondisi Rusia sebenarnya menjadi pelajaran buat Indonesia. Visi Indonesia maju membutuhkan energi sebagai pengerak ekonomi dan integrasi kekuatan seluruh Nusantara, sehingga harus mengusahakan kedaulatan energi. Namun hinga kini kebijakan impor minyak masih besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas sepanjang 2021 mencapai US$ 196,20 miliar atau setara Rp.2.943 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS). Capaian ini meningkat 38,59 persen dibandingkan tahun 2020 dengan nilai impor US$ 141,57 miliar atau setara Rp 2.123 triliun.
Kini defisit minyak Indonesia sangat mengkawatirkan. Karena produksi minyak kita hanya 585 barel per hari, sementara konsumsi BBM kita mencapai 1,6 juta barrel per hari. Pada asumsi harga minyak US $ 83 per barrel dengan nilai tukar rupiah 15.000 rupiah/ dollar nilai impor minyak mencapai Rp. 1.2 triliun rupiah per hari. Jika kurs 16.000 rupiah/dollar akan membengkak lagi. Sementara itu ekspor BBM kita hanya 188 miliar per hari. Artinya defisit minyak 1 triliun per tahun. Defisit akan bertambah tiap tahun jika tidak teratasi.
Tulisan ini mengupas tentang defisit transaksi berjalan yang disumbang dari sektor migas. Harapannya pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki fokus bidang migas yang sudah menjadi beban APBN. Beberapa negara di Timur Tengah memiliki antisipasi dini dalam mengelola energi. Bahkan eksperimen mengantikan ketergantungan pada fosil diganti dengan energi terbarukan. Agar pendapatan negara tidak turun, mereka mulai menawarkan industri pariwisata.
Sebelum mengupas stategi baru industri migas ada baiknya mengulik beban impor BBM mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi BBM ini diserap oleh masyarakat terutama 60 hingga 70 persen untuk kendaraan. Sisanya 30 persen untuk kebutuhan rumah tangga dan industry. Strategi menurunkan kebutuhan BBM perlu dilakukan terobosan baru dengan mengunakan kendaraan listrik. PLN memiliki peran penting dalam melakukan revolusi industri listrik.
Karena selama ini konsumsi PLN terjadi pada beban puncak dari siang hari hingga pukul 23.00 malam hari. Di pagi hari PLN mengalami penurunan konsumsi. Misalnya jaringan Jawa Bali tahun 2018, kapasitas terpasang 34.550 MW (mega watt), terjadi beban puncak 27.070 MW. Sedangkan di pagi hari mengalami penuruhan konsumsi PLN hanya 17.500 MW. Pada waktu di luar beban puncak PLN mengalami kerugian hingga 5000 MW.
Jika pemerintah mulai melakukan strategi perubahan dari energi fosil ke listrik akan terjadi perubahan mendasar bukan hanya menutup kerugian akibat impor BBM tapi juga pemanfatan listrik secara optimal. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terpadu terhadap serapan kebutuhan gas di pasar domestik. PLN sebagai buyer terbesar pembangkit tenaga gas kurang konsisten dalam menyerap kebutuhan gas dari pemerintah sehingga membingunkan perencanaan alokasi kebutuhan gas.
Perlu arah baru kebijakan industri minyak dan gas bumi Indoneia dalam kurun waktu pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024-2029. Kebijakan baru Industri Hulu Migas 2024-2029 adalah memaksimalisasi pendapatan dari penjualan gas bagian Negara. Optimalisasi harga harus dilakukan dengan menghitung sedini mungkin gas yang tidak terserap domestik untuk dibuatkan kontrak jangka menengah, kontrak 5 tahun, bukan dengan penjualan gas ke pasar spot yang harganya cenderung rendah.
Dengan pola ini Negara akan mendapatkan harga yang lebih optimal. Dengan penambahan cadangan devisa yang lebih optimal tersebut maka akan mampu menopang nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Untuk jangka panjang, adalah memberikan batas waktu yang tegas kepada pembeli domestic untuk proyek Tangguh Train 3 di Papua dan proyek Lapangan Abadi di Maluku sehingga negosiasi penjualan gas antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pembeli domestik tidak berlarut-larut yang pada akhirnya menunda berjalannya proyek.
Mempercepat produksi gas Masela dan mulai menawarkan pembeli sehingga produksi di awal tahun 2030 sudah berjalan. Batas waktu untuk negosiasi jual beli gas Tangguh dan Masela untuk pembeli domestik ditetapkan pada semester I tahun 2025, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan maka gas akan diekspor untuk mendapatkan tambahan devisa bagi negara.
Peningkatkan produksi minyak dan gas adalah dengan melakukan percepatan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD) melalui cara yang tidak konvensional antara lain menerapkan Put on Production (PoP), Revisi POD I dipercepat jika ditemukan adanya cadangan tambahan, menargetkan setiap persetujuan POD di Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) paling lambat diputuskan dalam waktu 2 bulan.
Dalam mencari cadangan minyak baru, Arah Baru Kebijakan Hulu Migas 2024-2029 menegaskan perlunya ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Exploration Fund dimana dalam Perpres tersebut ditetapkan sebanyak 5–10 persen penerimaan negara dari industri hulu migas langsung dialokasikan dan dipisahkan sebagai dana untuk pencarian cadangan minyak baru. Dana ini akan dipakai untuk melakukan eksplorasi di 128 cekungan yang selama ini memiliki potensi tinggi namun belum pernah di eksplorasi.
Kini defisit minyak Indonesia sangat mengkawatirkan. Karena produksi minyak kita hanya 585 barel per hari, sementara konsumsi BBM kita mencapai 1,6 juta barrel per hari. Pada asumsi harga minyak US $ 83 per barrel dengan nilai tukar rupiah 15.000 rupiah/ dollar nilai impor minyak mencapai Rp. 1.2 triliun rupiah per hari. Jika kurs 16.000 rupiah/dollar akan membengkak lagi. Sementara itu ekspor BBM kita hanya 188 miliar per hari. Artinya defisit minyak 1 triliun per tahun. Defisit akan bertambah tiap tahun jika tidak teratasi.
Tulisan ini mengupas tentang defisit transaksi berjalan yang disumbang dari sektor migas. Harapannya pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki fokus bidang migas yang sudah menjadi beban APBN. Beberapa negara di Timur Tengah memiliki antisipasi dini dalam mengelola energi. Bahkan eksperimen mengantikan ketergantungan pada fosil diganti dengan energi terbarukan. Agar pendapatan negara tidak turun, mereka mulai menawarkan industri pariwisata.
Beban Impor BBM
Sebelum mengupas stategi baru industri migas ada baiknya mengulik beban impor BBM mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi BBM ini diserap oleh masyarakat terutama 60 hingga 70 persen untuk kendaraan. Sisanya 30 persen untuk kebutuhan rumah tangga dan industry. Strategi menurunkan kebutuhan BBM perlu dilakukan terobosan baru dengan mengunakan kendaraan listrik. PLN memiliki peran penting dalam melakukan revolusi industri listrik.
Karena selama ini konsumsi PLN terjadi pada beban puncak dari siang hari hingga pukul 23.00 malam hari. Di pagi hari PLN mengalami penurunan konsumsi. Misalnya jaringan Jawa Bali tahun 2018, kapasitas terpasang 34.550 MW (mega watt), terjadi beban puncak 27.070 MW. Sedangkan di pagi hari mengalami penuruhan konsumsi PLN hanya 17.500 MW. Pada waktu di luar beban puncak PLN mengalami kerugian hingga 5000 MW.
Jika pemerintah mulai melakukan strategi perubahan dari energi fosil ke listrik akan terjadi perubahan mendasar bukan hanya menutup kerugian akibat impor BBM tapi juga pemanfatan listrik secara optimal. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terpadu terhadap serapan kebutuhan gas di pasar domestik. PLN sebagai buyer terbesar pembangkit tenaga gas kurang konsisten dalam menyerap kebutuhan gas dari pemerintah sehingga membingunkan perencanaan alokasi kebutuhan gas.
Menata Kebijakan Industri Migas
Perlu arah baru kebijakan industri minyak dan gas bumi Indoneia dalam kurun waktu pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024-2029. Kebijakan baru Industri Hulu Migas 2024-2029 adalah memaksimalisasi pendapatan dari penjualan gas bagian Negara. Optimalisasi harga harus dilakukan dengan menghitung sedini mungkin gas yang tidak terserap domestik untuk dibuatkan kontrak jangka menengah, kontrak 5 tahun, bukan dengan penjualan gas ke pasar spot yang harganya cenderung rendah.
Dengan pola ini Negara akan mendapatkan harga yang lebih optimal. Dengan penambahan cadangan devisa yang lebih optimal tersebut maka akan mampu menopang nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Untuk jangka panjang, adalah memberikan batas waktu yang tegas kepada pembeli domestic untuk proyek Tangguh Train 3 di Papua dan proyek Lapangan Abadi di Maluku sehingga negosiasi penjualan gas antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pembeli domestik tidak berlarut-larut yang pada akhirnya menunda berjalannya proyek.
Mempercepat produksi gas Masela dan mulai menawarkan pembeli sehingga produksi di awal tahun 2030 sudah berjalan. Batas waktu untuk negosiasi jual beli gas Tangguh dan Masela untuk pembeli domestik ditetapkan pada semester I tahun 2025, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan maka gas akan diekspor untuk mendapatkan tambahan devisa bagi negara.
Peningkatkan produksi minyak dan gas adalah dengan melakukan percepatan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD) melalui cara yang tidak konvensional antara lain menerapkan Put on Production (PoP), Revisi POD I dipercepat jika ditemukan adanya cadangan tambahan, menargetkan setiap persetujuan POD di Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) paling lambat diputuskan dalam waktu 2 bulan.
Dalam mencari cadangan minyak baru, Arah Baru Kebijakan Hulu Migas 2024-2029 menegaskan perlunya ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Exploration Fund dimana dalam Perpres tersebut ditetapkan sebanyak 5–10 persen penerimaan negara dari industri hulu migas langsung dialokasikan dan dipisahkan sebagai dana untuk pencarian cadangan minyak baru. Dana ini akan dipakai untuk melakukan eksplorasi di 128 cekungan yang selama ini memiliki potensi tinggi namun belum pernah di eksplorasi.