Polri: Perlu Kolaborasi Semua Pihak untuk Mewujudkan Swasembada Pangan
loading...
Dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Samsul Arifin mengungkapkan bahwa Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Polri, kata dia, menyadari bahwa kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan .
“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," kata Samsul yang juga sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri ini dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dia menuturkan, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan, di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan Indonesia sudah swasembada jika dilihat dari supply (penawaran) dan demand (permintaan). Namun, kata dia, tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan.
"Swasembada bukan tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian," ujar Bustanul dalam kesempatan sama.
Ia membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi punya kemandirian pangan. Menurut dia, sektor pertanian saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Dia pun menyoroti minimnya penyuluhan pertanian, dan minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi antarsemua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Siti Haryati mengakui bukan perkara mudah mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun, ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.
Upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masalah cuaca, alih fungsi lahan, dan minimnya sumber daya manusia (SDM). "Petani banyak yang senior, yang muda-muda susah terjun ke sawah," kata Sri Haryati.
Dia menambahkan, masalah sarana dan prasarana yang terbatas. Namun, kata dia, masalah pupuk saat ini sudah selesai, tersedia barangnya dan mudah didapat.
Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan adanya pabrik pupuk di sentra-sentra pangan Tanah Air, sehingga tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan harganya mahal. "Secara produksi ada 14 juta ton, yang disubsidi 9,5 juta ton," ujar Gusrizal.
Ia memastikan, PT. Pupuk Indonesia berusaha keras menyediakan pupuk di mana pun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. “Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya hanya 23%, dan jika pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi sampai 9%," pungkasnya.
“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," kata Samsul yang juga sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri ini dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dia menuturkan, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan, di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan Indonesia sudah swasembada jika dilihat dari supply (penawaran) dan demand (permintaan). Namun, kata dia, tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan.
"Swasembada bukan tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian," ujar Bustanul dalam kesempatan sama.
Ia membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi punya kemandirian pangan. Menurut dia, sektor pertanian saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Dia pun menyoroti minimnya penyuluhan pertanian, dan minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi antarsemua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Siti Haryati mengakui bukan perkara mudah mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun, ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.
Upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masalah cuaca, alih fungsi lahan, dan minimnya sumber daya manusia (SDM). "Petani banyak yang senior, yang muda-muda susah terjun ke sawah," kata Sri Haryati.
Dia menambahkan, masalah sarana dan prasarana yang terbatas. Namun, kata dia, masalah pupuk saat ini sudah selesai, tersedia barangnya dan mudah didapat.
Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan adanya pabrik pupuk di sentra-sentra pangan Tanah Air, sehingga tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan harganya mahal. "Secara produksi ada 14 juta ton, yang disubsidi 9,5 juta ton," ujar Gusrizal.
Ia memastikan, PT. Pupuk Indonesia berusaha keras menyediakan pupuk di mana pun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. “Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya hanya 23%, dan jika pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi sampai 9%," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
