Ketegasan Mendagri Tegur Cakada Langgar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat
loading...
Kemendagri melayangkan surat teguran ke Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba yang telah mengabaikan protokol kesehatan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat teguran kepada Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba lantaran keduanya telah mengabaikan aturan penerapan protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona).
![Ketegasan Mendagri Tegur Cakada Langgar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat]()
Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana mengapresiasi Ketegasan Kemendagri tersebut. (Baca juga: KPU Sebut 70 Bakal Paslon Perseorangan Penuhi Syarat Daftar Pilkada 2020)
"Memberi teguran keras kepada Calon Kontestan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Di mana penerapan aturan Pilkada Serentak dalam rangka perang melawan Covid-19 bukan hanya sekadar wacana," kata Wahyu melalui pesan tertulis, Selasa (1/9/2020).
"Kami meminta jika ada Calon Kepala Daerah yang tidak mampu kendalikan massa pendukungnya taat protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada, agar didiskualifikasi oleh Bawaslu dan diberi sanksi keras oleh Mendagri," sambungnya.
(Baca juga: Bawaslu Temukan 6.492 Dukungan Calon Perseorangan dari Kalangan ASN)
Saat dikonfirmasi, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik membenarkan adanya surat itu. Menurutnya, kedua bupati tersebut merupakan petahana yang akan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.
Teguran keras untuk kedua calon ini terkait dengan kegiatan politik keduanya yang mengumpulkan ribuan massa pendukungnya dan banyak menuai sorotan masyarakat. Mendagri pun telah mempelajari kegiatan kedua bupati itu.
Wahyu menegaskan, kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan Covid-19.
Dia pun mengingatkan kepada kandidat calon kepala daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena, menurutnya, salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona adalah wajib menerapkan protokol kesehatan.
"Pertama persuasif, diingatkan, ditegur. Karena ini satu peristiwa demokrasi jadi tentu kami mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu yang utama. Jika memang ternyata sudah diimbau, diingatkan, ditegur, ternyata juga tidak patuh, maka sanksi mesti diterapkan," tegasnya.
Teguran keras Mendagri ini harus menjadi perhatian bagi Para Calon Kepala Daerah yang akan ikut Pilkada nanti agar tidak melakukan hal yang sama, apalagi dalam posisinya sebagai petahana lanjut Wahyu.
Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana mengapresiasi Ketegasan Kemendagri tersebut. (Baca juga: KPU Sebut 70 Bakal Paslon Perseorangan Penuhi Syarat Daftar Pilkada 2020)
"Memberi teguran keras kepada Calon Kontestan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Di mana penerapan aturan Pilkada Serentak dalam rangka perang melawan Covid-19 bukan hanya sekadar wacana," kata Wahyu melalui pesan tertulis, Selasa (1/9/2020).
"Kami meminta jika ada Calon Kepala Daerah yang tidak mampu kendalikan massa pendukungnya taat protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada, agar didiskualifikasi oleh Bawaslu dan diberi sanksi keras oleh Mendagri," sambungnya.
(Baca juga: Bawaslu Temukan 6.492 Dukungan Calon Perseorangan dari Kalangan ASN)
Saat dikonfirmasi, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik membenarkan adanya surat itu. Menurutnya, kedua bupati tersebut merupakan petahana yang akan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.
Teguran keras untuk kedua calon ini terkait dengan kegiatan politik keduanya yang mengumpulkan ribuan massa pendukungnya dan banyak menuai sorotan masyarakat. Mendagri pun telah mempelajari kegiatan kedua bupati itu.
Wahyu menegaskan, kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan Covid-19.
Dia pun mengingatkan kepada kandidat calon kepala daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena, menurutnya, salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona adalah wajib menerapkan protokol kesehatan.
"Pertama persuasif, diingatkan, ditegur. Karena ini satu peristiwa demokrasi jadi tentu kami mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu yang utama. Jika memang ternyata sudah diimbau, diingatkan, ditegur, ternyata juga tidak patuh, maka sanksi mesti diterapkan," tegasnya.
Teguran keras Mendagri ini harus menjadi perhatian bagi Para Calon Kepala Daerah yang akan ikut Pilkada nanti agar tidak melakukan hal yang sama, apalagi dalam posisinya sebagai petahana lanjut Wahyu.
Explore More