Fatwa Haram Vape oleh Muhammadiyah, NU Tunggu Musyawarah Ulama

Sabtu, 25 Januari 2020 - 19:26 WIB
Fatwa Haram Vape oleh...
Fatwa Haram Vape oleh Muhammadiyah, NU Tunggu Musyawarah Ulama
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj angkat bicara terkait fatwa haram untuk rokok elektronik (e-cigarrete) atau sering disebut vape. Fatwa haram tersebut dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.

(Baca juga: #FatwaHaramVape Trending Topic, Ini Respons Beragam Warganet)


Kiai Said mengaku pihaknya memilih menunggu musyawarah ulama untuk menentukan hukum penggunaan vape tersebut.

"Kami menunggu musyawarah ulama dulu. Tidak sembarangan menjatuhkan hukuman haram, halal, wajib, tidak sembarangan," kata Kiai Said di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

(Baca juga: Fatwa Muhammadiyah Sebut Rokok Elektrik atau Vape Haram)


Dia menegaskan untuk mengeluarkan produk hukum terhadap sesuatu, pihaknya akan menunggu musyawarah ulama. Adapun pihaknya akan menggelar musyawarah itu pada 18-20 Maret 2020 mendatang.

Kiai Said pun menyampaikan hukum penggunaan vape berdasarkan tingkat kedaruratannya. "Kalau tidak ada darurat penyakit itu makruh, tapi kalau sudah mengganggu kesehatannya itu haram," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul...
Kemesraan Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama, Bagaimana Memahaminya?
Survei Denny JA: Pendukung...
Survei Denny JA: Pendukung Nahdlatul Ulama Naik Drastis
Serum Institute Bahas...
Serum Institute Bahas Moderasi Beragama Bersama PCNU dan Muhammadiyah
Muhammadiyah-NU: Muhammadinu
Muhammadiyah-NU: Muhammadinu
MUI dan Muhammadyah...
MUI dan Muhammadyah Beda Waktu Subuh, Jangan Dipermasalahkan
NU Dukung Upaya Pengurangan...
NU Dukung Upaya Pengurangan Risiko Tembakau
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
Sistem Pertahanan S-400...
Sistem Pertahanan S-400 India Dihancurkan oleh Pakistan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved