Sudah 100 Dokter Gugur, PAN Minta Jam Kerja Dievaluasi

JAKARTA - Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay turut berbelasungkawa atas gugurnya 100 dokter akibat Covid-19 (virus Corona). Untuk itu, dia meminta pemerintah memberikan sejumlah treatment kepada para dokter, salah satunya mengenai evaluasi jam kerja dokter.

(Baca juga: 100 Dokter Wafat, Reisa Broto Asmoro Ingatkan Pandemi Belum Tamat)

"Tentu pertama kita mengucapkan rasa belasungkawa dan prihatin atas meningkatnya jumlah tenaga medis, terutama dokter yang meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa Covid-19 merupakan tantangan yang berat dan harus dihadapi dengan baik oleh pemerintah kita," kata Saleh, Selasa (1/9/2020).

(Baca juga: Pemeriksaan Covid-19 di RI Hanya 46,85% dari Standar WHO)

Anggota Komisi IX DPR ini berpandangan, dengan meningkatnya kasus positif Covid-19, melihat pemerintah harus melakukan evaluasi terkait treatment atau perlakuan kepada dokter. Dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan penanggulangan Corona ini harus dilindungi ketika bertugas.

"Perlindungan itu mulai dari alat pelindung diri (APD) yang lengkap dan standar WHO. Kedua termasuk juga alat kesehatan yang memadai dan itu kalau bisa merata di seluruh Indonesia dari pusat sampai daerah," ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini juga meminta, agar pemerintah memperhatikan kondisi kebugaran dokter. Terkait hal ini, jam kerja dokter dan tenaga media juga harus dievaluasi.

Jangan sampai kata Saleh, mereka melebihi batas kerja normal, di mana itu akan mengurangi ketahanan tubuh atau imunitas mereka. "Saya rasa penting ini (jam kerja) diperhatikan pemerintah. Supaya juga mereka bisa berjuang seperti yang menjadi kewajiban mereka," tegas Saleh.

Saleh menuturkan, gizi dan vitamin dokter dan tenaga media juga perlu diperhatikan. Dengan gizi dan vitamin yang cukup, para dokter bisa menjaga tingkat imunitas.

Terakhir, dia juga mendorong pemerintah untuk segera mencairkan insentif kesehatan yang sudah dijanjikan pemerintah. Termasuk juga santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan soal uang santunan itu, pemerintah menjanjikan Rp300 juta per orang.

"Duit sudah ada, tinggal mencairkan. Terkait santunan ini, saya mendorong pemerintah untuk memperpanjang masa atau waktu. Jadi yang kemarin itu yang dibayar insentif tiga bulan, menurut saya ditambah lagi tiga bulan ini. Karena sudah enam bulan kita menghadapi Covid-19 ini," tandasnya.