Soal Bentrok TNI-Polri, Pengamat: Perlu Riset untuk Temukan Embrio Masalah
Selasa, 01 September 2020 - 11:12 WIB
loading...
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur oleh sejumlah oknum anggota TNI menuai keprihatinan sejumlah kalangan. Pimpinan TNI-Polri diminta segera menemukan embrio atau akar permasalahan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, bentrokan antaraparat di Indonesia memang cukup unik. Penelitian di berbagai negara boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi bentrokan antaraparat bahkan di negara-negara yang tingkat peradaban dan tingkat kesejahteraan di bawah Indonesia.
”Penelitian seperti ini menunjukkan bahwa persoalan kecemburuan sosial antaraparat akibat perbedaan tingkat kesejahteraan, atau perbedaan status sosial di masyarakat atau kebanggaan satuan yang berlebihan ternyata tidak terbukti,” ujarnya perempuan yang akrab disapa Nuning kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020). (Baca juga: Harmonisasi TNI-Polri Mendesak)
Penelitian-penelitian tersebut, kata Nuning, justru tidak pernah dilakukan oleh instansi-instansi yang aparatnya bentrok. ”Kalau pun toh ada, tidak pernah dijadikan dasar evaluasi pembinaan personel apalagi dipublikasikan kepada masyarakat luas,” ucapnya. (Baca juga: Oknum TNI AD yang Terlibat Perusakan Polsek Ciracas Terancam Dipecat)
Penelitian tersebut sebenarnya bisa dilakukan sebagai bagian bukti transparansi dan kepercayaan publik. Sangat penting bagi masyarakat Indonesia melihat aparatnya betul-betul mengayomi. ”Tidak sekedar jargon. Ketika bentrokan terjadi, acapkali dilihat sebagai "kenakalan" oknum dan dengan mudah diselesaikan hanya dengan jabatan antara 2 komandan dilanjutkan main voli bersama,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini mengatakan, para akademisi dituntut untuk mencermati lebih mendalam fenomena sosial yang terjadi karena bentrokan antaraparat diyakini dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Hipotesisnya, bisa saja ada persoalan yang mendasar di dalam norma dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kedua kesatuan tersebut. Bisa juga rebutan identitas nasional karena sama-sama merasa Bhayangkara Negara. (Baca juga: Selain Dipecat, Prajurit AD yang Terbukti Merusak Polsek Ciracas Dipaksa Ganti Rugi)
”Sejak ratusan tahun di Indonesia hanya dikenal ksatria sebagai Bhayangkara Negara tapi begitu mengadopsi sistem nilai dari luar, kita semua dipaksa harus membedakan status Militer dan Polisi. Sudah saatnya ada langkah yang jitu untuk menyelesaikan persoalan Sosio-Psikologi ini pada porsi yang seharusnya,” katanya. (Baca juga: KSAD Minta Maaf Terkait Penyerangan Polsek Ciracas dan Siap Ganti Kerusakan)
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, bentrokan antaraparat di Indonesia memang cukup unik. Penelitian di berbagai negara boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi bentrokan antaraparat bahkan di negara-negara yang tingkat peradaban dan tingkat kesejahteraan di bawah Indonesia.
”Penelitian seperti ini menunjukkan bahwa persoalan kecemburuan sosial antaraparat akibat perbedaan tingkat kesejahteraan, atau perbedaan status sosial di masyarakat atau kebanggaan satuan yang berlebihan ternyata tidak terbukti,” ujarnya perempuan yang akrab disapa Nuning kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020). (Baca juga: Harmonisasi TNI-Polri Mendesak)
Penelitian-penelitian tersebut, kata Nuning, justru tidak pernah dilakukan oleh instansi-instansi yang aparatnya bentrok. ”Kalau pun toh ada, tidak pernah dijadikan dasar evaluasi pembinaan personel apalagi dipublikasikan kepada masyarakat luas,” ucapnya. (Baca juga: Oknum TNI AD yang Terlibat Perusakan Polsek Ciracas Terancam Dipecat)
Penelitian tersebut sebenarnya bisa dilakukan sebagai bagian bukti transparansi dan kepercayaan publik. Sangat penting bagi masyarakat Indonesia melihat aparatnya betul-betul mengayomi. ”Tidak sekedar jargon. Ketika bentrokan terjadi, acapkali dilihat sebagai "kenakalan" oknum dan dengan mudah diselesaikan hanya dengan jabatan antara 2 komandan dilanjutkan main voli bersama,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini mengatakan, para akademisi dituntut untuk mencermati lebih mendalam fenomena sosial yang terjadi karena bentrokan antaraparat diyakini dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Hipotesisnya, bisa saja ada persoalan yang mendasar di dalam norma dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kedua kesatuan tersebut. Bisa juga rebutan identitas nasional karena sama-sama merasa Bhayangkara Negara. (Baca juga: Selain Dipecat, Prajurit AD yang Terbukti Merusak Polsek Ciracas Dipaksa Ganti Rugi)
”Sejak ratusan tahun di Indonesia hanya dikenal ksatria sebagai Bhayangkara Negara tapi begitu mengadopsi sistem nilai dari luar, kita semua dipaksa harus membedakan status Militer dan Polisi. Sudah saatnya ada langkah yang jitu untuk menyelesaikan persoalan Sosio-Psikologi ini pada porsi yang seharusnya,” katanya. (Baca juga: KSAD Minta Maaf Terkait Penyerangan Polsek Ciracas dan Siap Ganti Kerusakan)
Lihat Juga :
