Harmonisasi TNI-Polri Mendesak

JAKARTA - Sampai kapan konflik TNI dan Polri terus terulang? Pertanyaan ini patut disampaikan karena faktanya kasus benturan dua institusi negara tersebut benar-benar tidak bisa berhenti dan setiap saat bisa dengan mudah meletup hanya dengan sedikit provokasi.

Kasus teranyar terjadi di Ciracas , Jakarta Timur. Mapolsek setempat pada Sabtu dini hari kemarin digeruduk ratusan orang tidak dikenal hingga membuat area mapolsek porak-poranda dan sejumlah kendaraan terbakar. Belakangan pelaku diketahui merupakan oknum TNI Angkatan Darat (AD).

Mirisnya, penyerangan yang dilakukan sekelompok oknum TNI tersebut akibat termakan hoaks tentang ada pengeroyokan terhadap rekan mereka, Prada MI. Padahal, faktanya yang bersangkutan mengalami kecelakaan kendaraan bermotor. (Baca: Penyerangan Mapolsek Ciracas Diduga Berawal dari Berita Bohong)

Keprihatinan terus terulangnya konflik TNI dan Polri disampaikan anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto dan Trimedya Panjaitan. Selain menuntut pelaku dijatuhi sanksi tegas, mereka pun mendesak dua institusi tersebut melakukan pembenahan.

“Ada bijaknya Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat terobosan-terobosan bersama dan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan anggota yang lebih adaptif, konektif, integratif, dan kolaboratif dalam melayani masyarakat dan negara,” ucap Didik Mukrianto.

Secara spesifik Didik meminta pimpinan TNI dan Polri memperkuat kembali kedisiplinan dan komitmen kelembagaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab para anggotanya. Selain itu, mereka juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan basis reward and punishment yang terukur dan tegas.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini juga menilai pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi TNI-Polri yang lebih utuh lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tak luput dia menekankan pentingnya sanksi tegas atas setiap tindakan pelanggaran kedisiplinan, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kewenangan.

“Kebersamaan, kebersatuan, dan jiwa korsa institusional memang sangat dibutuhkan, namun harus dipastikan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, bukan disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,” ucapnya. (Baca juga: Dokter Yunani Ungkap Rahasia Vaksin Covid-19 Buatan Rusia)

Dia kemudian menyampaikan penyesalannya atas kasus yang terjadi tersebut. Dia menandaskan tindakan kekerasan, perusakan, dan pembakaran secara brutal dan tidak bertanggung jawab di Mapolres Ciracas dan sekitarnya apa pun dasar dan alasannya tidak bisa dibenarkan. Dalam negara hukum yang demokratis, seharusnya setiap permasalahan diselesaikan dengan cara-cara yang beradab.

“Apalagi, ada keterlibatan anggota TNI, maka pengungkapan dan penanganan kasus ini harus dipastikan transparan dan akuntabel berdasar hukum yang berlaku. Jangan sampai ada yang kebal dan tidak tersentuh hukum di negara ini dengan harapan tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tegasnya.