Reduksi Konflik usai Pilkada 2024, Dialog Konstruktif Perlu Dikedepankan
Kamis, 12 Desember 2024 - 15:33 WIB
loading...
Untuk mereduksi konflik usai Pilkada 2024 perlu penguatan stabilitas politik dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Untuk mereduksi konflik usai Pilkada 2024 perlu penguatan stabilitas politik dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) siap menjadi mediator dialog damai antarkelompok yang berkepentingan di Pilkada Serentak 2024.
“Dialog ini berbasis komunikasi konstruktif dapat menjadi solusi efektif untuk meredam ketegangan di lapangan," ujar Sekjen Gibas Cinta Damai Acep Sudrajat, Kamis (12/12/2024).
Baca juga: Terima 209 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, MK: 2 Gugatan Masuk Tingkat Provinsi
Pihaknya memprediksi upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu maupun DKPP berpotensi menimbulkan perbedaan dan pertengkaran di masyarakat.
“Pilkada Serentak masih jauh dari kata selesai. Saat ini beberapa hasil pilkada sedang digugat di MK, Bawaslu atau DKPP dan ini masih bisa menimbulkan potensi perbedaan, perpecahan, serta pertengkaran di masyarakat,” ungkapnya.
Adanya potensi ini, Gibas siap memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan di Pilkada Serentak.
Edukasi ini terkait pendidikan politik, pendidikan hukum, dan penggunaan media sosial yang baik dan benar berisikan konten-konten menjaga perdamaian serta mencegah provokasi kepada masyarakat.
Pihaknya juga memberikan masukan untuk mendukung aparat penegak hukum serta mendukung adanya patroli di wilayah rawan konflik.
“Upaya preventif harus dikedepankan aparat penegak hukum demi menjaga ketertiban umum. Patroli di wilayah rawan konflik harus dijalankan dengan upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi gangguan keamanan,” ucap Acep.
Dia juga memberikan tanggapan adanya demonstrasi terkait Pilkada Serentak 2024. “Demonstrasi kan bagian dari penyampaian pendapat, merupakan bentuk demokrasi itu perlu, hanya saja kami mendorong penyampaian pendapat itu dilakukan dengan damai, bijaksana, tidak perlu dengan menggunakan kekerasan ataupun tindakan anarkistis yang merusak fasilitas umum,” katanya.
“Dialog ini berbasis komunikasi konstruktif dapat menjadi solusi efektif untuk meredam ketegangan di lapangan," ujar Sekjen Gibas Cinta Damai Acep Sudrajat, Kamis (12/12/2024).
Baca juga: Terima 209 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, MK: 2 Gugatan Masuk Tingkat Provinsi
Pihaknya memprediksi upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu maupun DKPP berpotensi menimbulkan perbedaan dan pertengkaran di masyarakat.
“Pilkada Serentak masih jauh dari kata selesai. Saat ini beberapa hasil pilkada sedang digugat di MK, Bawaslu atau DKPP dan ini masih bisa menimbulkan potensi perbedaan, perpecahan, serta pertengkaran di masyarakat,” ungkapnya.
Adanya potensi ini, Gibas siap memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan di Pilkada Serentak.
Edukasi ini terkait pendidikan politik, pendidikan hukum, dan penggunaan media sosial yang baik dan benar berisikan konten-konten menjaga perdamaian serta mencegah provokasi kepada masyarakat.
Pihaknya juga memberikan masukan untuk mendukung aparat penegak hukum serta mendukung adanya patroli di wilayah rawan konflik.
“Upaya preventif harus dikedepankan aparat penegak hukum demi menjaga ketertiban umum. Patroli di wilayah rawan konflik harus dijalankan dengan upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi gangguan keamanan,” ucap Acep.
Dia juga memberikan tanggapan adanya demonstrasi terkait Pilkada Serentak 2024. “Demonstrasi kan bagian dari penyampaian pendapat, merupakan bentuk demokrasi itu perlu, hanya saja kami mendorong penyampaian pendapat itu dilakukan dengan damai, bijaksana, tidak perlu dengan menggunakan kekerasan ataupun tindakan anarkistis yang merusak fasilitas umum,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
