Korpri Akui Tak Mudah ASN Daerah Netral di Pilkada
loading...
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengakui tak mudah bagi ASN di daerah untuk netral dalam pilkada. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengakui tak mudah bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah untuk netral dalam pilkada . Apalagi kepala daerah maju kembali dalam pilkada.
"Iya betul sangat sulit ASN itu netral ketika kepala daerah/wakil kepala daerah incumbent dan sekretaris daerah maju di pilkada," katanya saat dihubungi, Senin (31/8/2020).
Zudan mengatakan sulitnya bersikap netral ini karena ada kedekatan dan keterkaitan program. Bahkan ia menyebut jika pun terbukti melanggar jika yang didukung terpilih maka tidak akan menjatuhkan sanksi."Jika tidak mendukung nanti dicopot. Ini memang problematis betul," ujarnya. (Baca juga: Soal Netralitas ASN, Korpri Minta Diatur Secara Detail dan Tak Multitafsir )
Zudan mengatakan perlu dirumuskan sistem karir yang dapat melindungi ASN dari politisasi. Selain itu solidaritas di internal ASN juga harus diperkuat.
"Jadi kalau misalnya ada kepala daerah terpilih lalu semena-mena mencopot maka ASN harus berani dan kompak melawan. Jadi misalnya ada 19 kepala dinas dicopot karena tidak mendukung, ASN bisa kompak masuk kantor saja tidak perlu bekerja agar layanan publik terganggu. Kecuali rumah sakit harus tetap jalan. Saya pikir KASN juga harus ikut menjaga ASN yang diperlakukan semena-mena," katanya. ( )
"Iya betul sangat sulit ASN itu netral ketika kepala daerah/wakil kepala daerah incumbent dan sekretaris daerah maju di pilkada," katanya saat dihubungi, Senin (31/8/2020).
Zudan mengatakan sulitnya bersikap netral ini karena ada kedekatan dan keterkaitan program. Bahkan ia menyebut jika pun terbukti melanggar jika yang didukung terpilih maka tidak akan menjatuhkan sanksi."Jika tidak mendukung nanti dicopot. Ini memang problematis betul," ujarnya. (Baca juga: Soal Netralitas ASN, Korpri Minta Diatur Secara Detail dan Tak Multitafsir )
Zudan mengatakan perlu dirumuskan sistem karir yang dapat melindungi ASN dari politisasi. Selain itu solidaritas di internal ASN juga harus diperkuat.
"Jadi kalau misalnya ada kepala daerah terpilih lalu semena-mena mencopot maka ASN harus berani dan kompak melawan. Jadi misalnya ada 19 kepala dinas dicopot karena tidak mendukung, ASN bisa kompak masuk kantor saja tidak perlu bekerja agar layanan publik terganggu. Kecuali rumah sakit harus tetap jalan. Saya pikir KASN juga harus ikut menjaga ASN yang diperlakukan semena-mena," katanya. ( )
(abd)
Explore More