Soal Netralitas ASN, Korpri Minta Diatur Secara Detail dan Tak Multitafsir
Senin, 31 Agustus 2020 - 20:55 WIB
loading...
A
A
A
“Ini kan masih penjajakan. Kalau itu saya pikir bukan tidak netral tapi berupaya masuk sebagai pasangan calon melalui partai politik,” jelasnya.
Lalu terkait dengan anggapan kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon, Zudan meminta diatur secara jelas. Menurutnya harus diperjelas kebijakan seperti apa yang dianggap mendukung.
“Tentu saja jika ditemukan ASN yang membuat kebijakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon itu termasuk pelanggaran netralitas. Tapi tetap harus diperjelas kebijakan seperti apa?” paparnya. (Baca juga: Sanksi Tegas ASN Tak Netral di Pilkada 2020)
“Misalnya di bulan Desember jor-joran menghabiskan anggaran untuk realisasi. Dan itu bisa dianggap tidak netral. Jadi harus dilihat secara kontekstual. Tapi saat melaksanakan kebijakan ada embel-embel pilih pak A itu baru tidak netral. Jika tidak ada ya berarti tidak melanggar. Banyak juga ASN jujur yang harus dilindungi. Jika tidak nantinya ASN malah takut dan menjadi pasif. Padahal penyerapan anggaran harus digenjot sebagaimana perintah presiden,” paparnya.
Lalu terkait dengan anggapan kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon, Zudan meminta diatur secara jelas. Menurutnya harus diperjelas kebijakan seperti apa yang dianggap mendukung.
“Tentu saja jika ditemukan ASN yang membuat kebijakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon itu termasuk pelanggaran netralitas. Tapi tetap harus diperjelas kebijakan seperti apa?” paparnya. (Baca juga: Sanksi Tegas ASN Tak Netral di Pilkada 2020)
“Misalnya di bulan Desember jor-joran menghabiskan anggaran untuk realisasi. Dan itu bisa dianggap tidak netral. Jadi harus dilihat secara kontekstual. Tapi saat melaksanakan kebijakan ada embel-embel pilih pak A itu baru tidak netral. Jika tidak ada ya berarti tidak melanggar. Banyak juga ASN jujur yang harus dilindungi. Jika tidak nantinya ASN malah takut dan menjadi pasif. Padahal penyerapan anggaran harus digenjot sebagaimana perintah presiden,” paparnya.
(kri)
Lihat Juga :
