Saksi Ahli Sebut Penggunaan UU Tipikor Tidak Sesuai Diterapkan pada Kasus Timah

"Seseorang yang tidak tahu bahwa ia diperdaya untuk membuka rumah (orang untuk mencuri), misalnya, tidak bisa dianggap sebagai peserta delik," ujarnya.

Dalam konteks kasus pertambangan PT Timah, Prof Eva menyoroti penerapan Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia menegaskan kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang tidak berasal dari APBN, penyertaan modal negara, atau fasilitas negara, bukanlah kerugian negara.

"Kalau kerugian tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh norma UU Tipikor, maka asas legalitas harus dijaga. Tidak bisa kita memaksakan analogi atau mengembangkan norma hukum di luar yang dirumuskan dalam undang-undang," katanya.

Prof Eva menambahkan, Pasal 14 UU Tipikor sudah memiliki batasan yang jelas, sehingga jika dianggap ada masalah atau kekurangan dalam aturan tersebut, solusinya adalah melakukan judicial review. "Asas legalitas merupakan prinsip utama yang harus dijalankan. Jika norma tidak mencakup kasus tertentu, kita harus menguji ulang melalui judicial review, bukan memaksakan penerapan Undang-Undang (Tipikor)," katanya.

UU Tipikor Bukan Sapu Jagat

Saksi ahli dari Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi menegaskan, UU Tipikor bukanlah undang-undang sapu jagat untuk semua kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Kalau semua yang merugikan keuangan negara dianggap sebagai Tipikor, itu berbahaya. Karena nelayan yang menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) bisa dijerat UU Tipikor. Jangan nanti orang menggali tanah dianggap merusak lingkungan, bisa dikenakan pasal Tipikor. Fakta-faktanya kita lihat dulu," katanya.