Taiwan Bersatu dalam Tindakan Iklim untuk Mewujudkan Dunia Net-Zero
Senin, 25 November 2024 - 09:00 WIB
loading...
Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) John Chen. Foto/Istimewa
A
A
A
DAMPAK perubahan iklim dan cuaca ekstrem adalah tantangan terbesar yang dihadapi manusia di seluruh dunia saat ini. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, seluruh dunia telah menyaksikan kekeringan terparah dalam satu abad terakhir, curah hujan yang sangat tinggi, dan angin topan yang dahsyat. Tindakan global untuk mengatasi perubahan iklim sangatlah mendesak.
Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) OP29 diadakan di Baku, Azerbaijan, dan Taiwan sebagai bagian dari dunia terus merevisi secara berkelanjutan undang-undang yang berkaitan dengan iklim, melakukan tindakan spesifik seperti penetapan "Harga Karbon", serta aktif menggemakan tren Emisi Net-Zero, untuk bersama-sama menghadapi tantangan berat ini.
Namun, karena faktor politik internasional, terutama karena tekanan dari China, Taiwan belum dapat berpartisipasi dalam UNFCCC dan Persetujuan Paris serta platform internasional lainnya. Pada saat Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang menyerukan dengan lantang pada sidang Majelis Umum PBB tahun ini bahwa negara-negara anggota PBB harus memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi serangkaian tantangan global seperti perubahan iklim, di sisi lain China dengan sengaja mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB yang disahkan di tahun 1971 untuk menyangkal status yang layak bagi Taiwan, dan dengan sengaja menghubungkan resolusi tersebut dengan "Prinsip Satu Tiongkok" untuk menekan hak sah Taiwan berpartisipasi di PBB dan badan-badan khususnya.
Baca Juga: Komitmen Taiwan Terhadap Aksi Iklim
Saat ini, semakin banyak negara yang menyampaikan kritik mereka terhadap interpretasi menyimpang China terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB. Pada bulan Oktober tahun ini, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang dengan jelas menyatakan bahwa "Parlemen Uni Eropa dengan tegas menentang dan membantah upaya Tiongkok untuk memutarbalikkan sejarah dan aturan internasional, menekankan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak berhubungan dengan posisi Taiwan, menentang Tiongkok yang mengecualikan partisipasi Taiwan di organisasi multilateral, serta menyerukan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam UNFCCC dan organisasi internasional lainnya".
Perubahan iklim tidak membedakan siapa pun. Taiwan secara aktif mengadopsi berbagai tindakan iklim dan merumuskan kebijakan relevan yang memenuhi standar internasional guna menunjukkan tekad Taiwan untuk berpartisipasi dalam tata kelola perubahan iklim global. Pada bulan Juni tahun ini, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional yang secara aktif mempromosikan lima strategi utama untuk transisi Emisi Net-Zero. Termasuk di antaranya menginisiasi transisi energi kedua, mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan energi laut, serta menerbitkan edisi perdana "Laporan Ilmiah Nasional tentang Perubahan Iklim” untuk mengetahui dan menganalisa ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap perlindungan lingkungan, pengembangan pertanian, dan kesehatan masyarakat di Taiwan. Semua strategi tersebut bertujuan membangun landasan ilmiah yang kokoh untuk perumusan kebijakan perubahan iklim Taiwan di masa depan.
Taiwan terus mengesahkan dan mengumumkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti "UU Tanggapan Perubahan Iklim", "Peraturan untuk Pengumpulan Biaya Karbon”, “Peraturan untuk Administrasi Rencana Pengurangan Sukarela", dan "Peraturan untuk Target Pengurangan Gas Rumah Kaca untuk Entitas yang Dikenakan Biaya Karbon".
Pengumuman ini secara resmi menandai Taiwan masuk ke dalam era penetapan harga emisi dan sistem biaya karbon ini secara aktif mendorong perusahaan dan industri untuk beralih ke operasi rendah karbon. Semua dilakukan untuk menerapkan pasal ke-6 dari Persetujuan Paris yaitu kerja sama internasional untuk mengurangi karbon, mempercepat dan mendorong kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam isu kredit karbon, dan bergandengan tangan bersama-sama menghadapi semua peluang dan tantangan menuju "Transisi Emisi Net-Zero 2050".
Taiwan telah menerapkan teknologi terdepan di bidang informasi dan teknologi pada ekonomi hijau, dan hasilnya terlihat jelas bagi semua orang. Pemerintah Taiwan juga akan mengintegrasikan sumber daya dan energi dari sektor publik dan swasta untuk mewujudkan transformasi menjadi industri digital dan hijau, dan membentuk gaya hidup Net-Zero. Dengan demikian mendorong menuju transisi yang adil tanpa meninggalkan siapa pun, serta berjanji membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah Taiwan telah mengirimkan konsultan teknis ke negara-negara sahabat untuk melaksanakan proyek kerja sama yang relevan, seperti penggunaan teknologi pertanian inovatif untuk membantu melindungi dan meningkatkan kemampuan pembibitan dari varietas sayuran dan spesies ikan lokal, melindungi sumber daya dan lingkungan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap hasil produksi pertanian; memperkenalkan model manajemen berbasis teknologi untuk membantu negara berkembang di kepulauan kecil dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya laut secara berkelanjutan; atau penggunaan teknologi pencegahan bencana Taiwan yang canggih untuk mendorong kerja sama teknis dan membantu negara sahabat dalam membangun ketahanan pencegahan bencana dalam menanggapi perubahan iklim.
Masyarakat Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan yang erat, namun untuk menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dibutuhkan pemerintah dari kedua negara untuk saling bergandengan tangan. Pemerintah Taiwan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merumuskan strategi khusus dalam menanggapi krisis iklim serta mengatasi ancaman dan dampak dari iklim ekstrem terhadap kehidupan dan harta benda dari masyarakat kedua negara.
Taiwan sebagai negara maju di bidang ekonomi dan inovasi teknologi, mempunyai kemampuan dalam energi terbarukan, adaptasi iklim, dan inovasi teknologi rendah karbon. Taiwan dapat memberikan dukungan kuat bagi tata kelola iklim di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Selain ingin berpartisipasi, Taiwan memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam respons global terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim tidak membedakan siapa pun.
Oleh karena itu, mekanisme seperti UNFCCC dan Persetujuan Paris yang dibentuk sebagai respons terhadap perubahan iklim tidak sepatutnya membedakan Taiwan hanya karena alasan politik. Taiwan seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam mekanisme respons terhadap perubahan iklim seperti UNFCCC dan Persetujuan Paris.
Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) OP29 diadakan di Baku, Azerbaijan, dan Taiwan sebagai bagian dari dunia terus merevisi secara berkelanjutan undang-undang yang berkaitan dengan iklim, melakukan tindakan spesifik seperti penetapan "Harga Karbon", serta aktif menggemakan tren Emisi Net-Zero, untuk bersama-sama menghadapi tantangan berat ini.
Namun, karena faktor politik internasional, terutama karena tekanan dari China, Taiwan belum dapat berpartisipasi dalam UNFCCC dan Persetujuan Paris serta platform internasional lainnya. Pada saat Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang menyerukan dengan lantang pada sidang Majelis Umum PBB tahun ini bahwa negara-negara anggota PBB harus memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi serangkaian tantangan global seperti perubahan iklim, di sisi lain China dengan sengaja mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB yang disahkan di tahun 1971 untuk menyangkal status yang layak bagi Taiwan, dan dengan sengaja menghubungkan resolusi tersebut dengan "Prinsip Satu Tiongkok" untuk menekan hak sah Taiwan berpartisipasi di PBB dan badan-badan khususnya.
Baca Juga: Komitmen Taiwan Terhadap Aksi Iklim
Saat ini, semakin banyak negara yang menyampaikan kritik mereka terhadap interpretasi menyimpang China terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB. Pada bulan Oktober tahun ini, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang dengan jelas menyatakan bahwa "Parlemen Uni Eropa dengan tegas menentang dan membantah upaya Tiongkok untuk memutarbalikkan sejarah dan aturan internasional, menekankan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak berhubungan dengan posisi Taiwan, menentang Tiongkok yang mengecualikan partisipasi Taiwan di organisasi multilateral, serta menyerukan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam UNFCCC dan organisasi internasional lainnya".
Perubahan iklim tidak membedakan siapa pun. Taiwan secara aktif mengadopsi berbagai tindakan iklim dan merumuskan kebijakan relevan yang memenuhi standar internasional guna menunjukkan tekad Taiwan untuk berpartisipasi dalam tata kelola perubahan iklim global. Pada bulan Juni tahun ini, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional yang secara aktif mempromosikan lima strategi utama untuk transisi Emisi Net-Zero. Termasuk di antaranya menginisiasi transisi energi kedua, mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan energi laut, serta menerbitkan edisi perdana "Laporan Ilmiah Nasional tentang Perubahan Iklim” untuk mengetahui dan menganalisa ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap perlindungan lingkungan, pengembangan pertanian, dan kesehatan masyarakat di Taiwan. Semua strategi tersebut bertujuan membangun landasan ilmiah yang kokoh untuk perumusan kebijakan perubahan iklim Taiwan di masa depan.
Taiwan terus mengesahkan dan mengumumkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti "UU Tanggapan Perubahan Iklim", "Peraturan untuk Pengumpulan Biaya Karbon”, “Peraturan untuk Administrasi Rencana Pengurangan Sukarela", dan "Peraturan untuk Target Pengurangan Gas Rumah Kaca untuk Entitas yang Dikenakan Biaya Karbon".
Pengumuman ini secara resmi menandai Taiwan masuk ke dalam era penetapan harga emisi dan sistem biaya karbon ini secara aktif mendorong perusahaan dan industri untuk beralih ke operasi rendah karbon. Semua dilakukan untuk menerapkan pasal ke-6 dari Persetujuan Paris yaitu kerja sama internasional untuk mengurangi karbon, mempercepat dan mendorong kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam isu kredit karbon, dan bergandengan tangan bersama-sama menghadapi semua peluang dan tantangan menuju "Transisi Emisi Net-Zero 2050".
Taiwan telah menerapkan teknologi terdepan di bidang informasi dan teknologi pada ekonomi hijau, dan hasilnya terlihat jelas bagi semua orang. Pemerintah Taiwan juga akan mengintegrasikan sumber daya dan energi dari sektor publik dan swasta untuk mewujudkan transformasi menjadi industri digital dan hijau, dan membentuk gaya hidup Net-Zero. Dengan demikian mendorong menuju transisi yang adil tanpa meninggalkan siapa pun, serta berjanji membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah Taiwan telah mengirimkan konsultan teknis ke negara-negara sahabat untuk melaksanakan proyek kerja sama yang relevan, seperti penggunaan teknologi pertanian inovatif untuk membantu melindungi dan meningkatkan kemampuan pembibitan dari varietas sayuran dan spesies ikan lokal, melindungi sumber daya dan lingkungan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap hasil produksi pertanian; memperkenalkan model manajemen berbasis teknologi untuk membantu negara berkembang di kepulauan kecil dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya laut secara berkelanjutan; atau penggunaan teknologi pencegahan bencana Taiwan yang canggih untuk mendorong kerja sama teknis dan membantu negara sahabat dalam membangun ketahanan pencegahan bencana dalam menanggapi perubahan iklim.
Masyarakat Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan yang erat, namun untuk menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dibutuhkan pemerintah dari kedua negara untuk saling bergandengan tangan. Pemerintah Taiwan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merumuskan strategi khusus dalam menanggapi krisis iklim serta mengatasi ancaman dan dampak dari iklim ekstrem terhadap kehidupan dan harta benda dari masyarakat kedua negara.
Taiwan sebagai negara maju di bidang ekonomi dan inovasi teknologi, mempunyai kemampuan dalam energi terbarukan, adaptasi iklim, dan inovasi teknologi rendah karbon. Taiwan dapat memberikan dukungan kuat bagi tata kelola iklim di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Selain ingin berpartisipasi, Taiwan memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam respons global terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim tidak membedakan siapa pun.
Oleh karena itu, mekanisme seperti UNFCCC dan Persetujuan Paris yang dibentuk sebagai respons terhadap perubahan iklim tidak sepatutnya membedakan Taiwan hanya karena alasan politik. Taiwan seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam mekanisme respons terhadap perubahan iklim seperti UNFCCC dan Persetujuan Paris.
(zik)
Lihat Juga :
