Mendagri-Menteri P2Ml Sepakat Perkuat Perlindungan PMI dan Cegah TPPO
Kamis, 14 November 2024 - 19:35 WIB
loading...
A
A
A
"Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka," ujar Karding, Kamis (14/11/2024).
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
Baca juga: Kisah Pilu Mariana, TKI Lombok Timur yang Bekerja di Suriah Tanpa Gaji 4 Tahun
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Karding menekankan perlunya dukungan dari perangkat desa untuk mengawasi calon PMI, memastikan mereka diberangkatkan melalui jalur resmi.
"Pemerintah desa harus peduli pada warganya yang ingin bekerja di luar negeri, dan mengawasi agar tidak ada yang terjebak dalam jalur ilegal," tambahnya.
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
Baca juga: Kisah Pilu Mariana, TKI Lombok Timur yang Bekerja di Suriah Tanpa Gaji 4 Tahun
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Karding menekankan perlunya dukungan dari perangkat desa untuk mengawasi calon PMI, memastikan mereka diberangkatkan melalui jalur resmi.
"Pemerintah desa harus peduli pada warganya yang ingin bekerja di luar negeri, dan mengawasi agar tidak ada yang terjebak dalam jalur ilegal," tambahnya.
Lihat Juga :
