Menjaga Kedaulatan Indonesia di Tengah Dinamika Diplomasi Laut China Selatan

Dalam teori realisme, diplomasi jalur kedua (Second Track Diplomacy) bisa menjadi pelengkap yang efektif untuk jalur pertama. Namun, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi forum seperti Western Pacific Naval Symposium (WPNS) untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan interoperabilitas di kawasan.

Implikasi Pernyataan Bersama antara Presiden Prabowo-Xi Jinping dalam Perspektif Realisme

Isi pernyataan yang menegaskan kerja sama maritim dapat dilihat sebagai upaya China untuk memperkuat posisinya di LCS tanpa menghadapi penolakan eksplisit dari Indonesia. Realisme mengajarkan bahwa kerja sama semacam ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat merugikan kepentingan strategis Indonesia. Ada tiga poin utama yang harus diperhatikan:
1. Risiko Pengakuan Implisit terhadap Klaim China
Jika kerja sama ini dilihat sebagai pengakuan terhadap klaim China, Indonesia berisiko kehilangan legitimasi dalam mempertahankan ZEE-nya di Natuna. Prinsip estoppel dapat digunakan untuk menekan Indonesia agar menerima klaim Tiongkok di forum internasional.
2. Peningkatan Ketergantungan Ekonomi
Salah satu aspek kerja sama yang ditekankan dalam komunike adalah peningkatan investasi China di sektor maritim. Dari perspektif realisme, peningkatan ketergantungan ekonomi ini dapat dimanfaatkan China untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, mengurangi daya tawar Indonesia dalam isu LCS.
3. Pengaruh terhadap Solidaritas ASEAN
Kerja sama bilateral Indonesia-China berpotensi melemahkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim China. Jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan China, negara-negara pengklaim lain seperti Vietnam dan Filipina mungkin kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai mediator netral.

Untuk mempertahankan kedaulatan dan memperkuat posisi strategis di LCS, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan strategis:

1. Penguatan Kekuatan Militer
Indonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan maritim, termasuk pengadaan alutsista dan intensifikasi patroli oleh TNI AL dan Bakamla di Natuna. Kehadiran militer yang kuat akan memberikan daya gentar terhadap klaim dan provokasi Tiongkok.
2. Pendekatan Diplomasi yang Lebih Keras
Indonesia harus memanfaatkan forum internasional seperti PBB dan UNCLOS untuk menegaskan ketidakabsahan klaim sembilan garis putus. Pendekatan ini perlu didukung oleh upaya diplomasi yang lebih agresif di ASEAN untuk memperkuat posisi kolektif menolak klaim China.
3. Peningkatan Koalisi Strategis
Indonesia harus membentuk koalisi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Filipina dan Vietnam. Koalisi ini dapat memperkuat daya tawar Indonesia dalam negosiasi Code of Conduct (COC) dan forum lainnya.
4. Penguatan Diplomasi Jalur Kedua
Forum seperti WPNS harus dimanfaatkan lebih baik untuk membangun kepercayaan dan interoperabilitas di kawasan. Pendekatan ini dapat memperkuat kerja sama militer tanpa mengurangi kedaulatan nasional.
5. Peningkatan Kehadiran Sipil di Natuna
Selain kehadiran militer, Indonesia perlu mendorong aktivitas ekonomi dan sosial di Natuna untuk memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut. Kehadiran nelayan lokal dan pembangunan infrastruktur maritim akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka effective occupation.



Kunjungan Presiden Prabowo ke China dan pernyataan bersama dengan Presiden Xi Jinping merupakan momen penting dalam hubungan bilateral Indonesia-China. Namun, dari perspektif realisme, kerja sama ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merugikan kepentingan strategis Indonesia di LCS. Kedaulatan Indonesia di LCS adalah kepentingan nasional yang tidak dapat ditawar, dan diplomasi yang tegas serta penguatan kekuatan militer harus menjadi prioritas utama.

Dengan langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya, memperkuat posisinya di kawasan, dan tetap menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di LCS.