Reformasi PBB dan Perdamaian Abadi
Selasa, 22 Oktober 2024 - 17:43 WIB
loading...
A
A
A
Namun mekanisme reformasi tidaklah mudah. Pertama, ia memerlukan persetujuan dari sedikitnya dua pertiga negara anggota PBB dalam pemungutan suara di Majelis Umum. Kedua, ia harus diratifikasi oleh dua pertiga negara anggota, dan ketiga, semua anggota tetap DK pemegang hak veto juga harus setuju.
Persoalannya lagi-lagi ada di negara pemilik veto power untuk legowo merelakan hak istimewanya. Berkaca pada perjalanan sejarah yang ada, dibutuhkan desakan kuat agar kerelaan itu muncul. Di sini lah urgensi upaya semua pihak di dunia untuk mendorongnya.
Saat menyampaikan pidato Summit of the Future (SOFT) di markas PBB di New York (23/9/24), Menlu RI 2014-2024 Retno Marsudi kembali menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB ini. Retno menyebut bahwa tata kelola global yang lebih adaptif, responsif dan efektif harus diwujudkan lewat reformasi DK PBB. Ia juga menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda.
Dalam konteks seperti itu, masyarakat internasional perlu bersama mengupayakan perdamaian abadi melalui langkah berikut. Pertama, meneruskan tuntutan reformasi DK PBB. Semua pihak mulai para pemimpin dunia, ilmuwan, LSM internasional (INGOs), hingga masyarakat di seluruh dunia perlu berpartisipasi mendorong reformasi PBB agar keamanan kolektif terjadi. Stategi jejaring juga penting dimana rakyat di negara pemilik veto khususnya mendesak pemerintahnya agar mau bergabung dalam arus besar reformasi PBB.
Kedua, memastikan dan menguatkan kehadiran pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping Operation) di daerah konflik. Hal ini diperlukan agar mereka mampu menjaga keamanan dirinya sendiri sekaligus memisahkan pihak bertikai dan menjamin keamanan. Jangan sampai terjadi lagi berita seperti kebengalan Israel yang menyerang pasukan perdamaian PBB di Libanon/ UNIFIL (10 dan 16 Oktoner 2024).
Ketiga, menekan dan menghukum agressor jahat oleh semua. Kebijakan embargo senjata hingga tekanan sanksi ekonomi bisa dilakukan untuk mengerem perilaku agresif negara pelanggar hukum internasional walaupun belum mampu menyeret pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan ke pengadilan internasional misalnya. Langkah ini perlu dilakukan oleh semua agar efektif pengaruhnya.
Perdamaian abadi tidak boleh sekedar menjadi ilusi. Reformasi PBB menjadi jalan yang harus ditapaki penduduk bumi.
Persoalannya lagi-lagi ada di negara pemilik veto power untuk legowo merelakan hak istimewanya. Berkaca pada perjalanan sejarah yang ada, dibutuhkan desakan kuat agar kerelaan itu muncul. Di sini lah urgensi upaya semua pihak di dunia untuk mendorongnya.
Saat menyampaikan pidato Summit of the Future (SOFT) di markas PBB di New York (23/9/24), Menlu RI 2014-2024 Retno Marsudi kembali menyerukan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB ini. Retno menyebut bahwa tata kelola global yang lebih adaptif, responsif dan efektif harus diwujudkan lewat reformasi DK PBB. Ia juga menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda.
Dalam konteks seperti itu, masyarakat internasional perlu bersama mengupayakan perdamaian abadi melalui langkah berikut. Pertama, meneruskan tuntutan reformasi DK PBB. Semua pihak mulai para pemimpin dunia, ilmuwan, LSM internasional (INGOs), hingga masyarakat di seluruh dunia perlu berpartisipasi mendorong reformasi PBB agar keamanan kolektif terjadi. Stategi jejaring juga penting dimana rakyat di negara pemilik veto khususnya mendesak pemerintahnya agar mau bergabung dalam arus besar reformasi PBB.
Kedua, memastikan dan menguatkan kehadiran pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping Operation) di daerah konflik. Hal ini diperlukan agar mereka mampu menjaga keamanan dirinya sendiri sekaligus memisahkan pihak bertikai dan menjamin keamanan. Jangan sampai terjadi lagi berita seperti kebengalan Israel yang menyerang pasukan perdamaian PBB di Libanon/ UNIFIL (10 dan 16 Oktoner 2024).
Ketiga, menekan dan menghukum agressor jahat oleh semua. Kebijakan embargo senjata hingga tekanan sanksi ekonomi bisa dilakukan untuk mengerem perilaku agresif negara pelanggar hukum internasional walaupun belum mampu menyeret pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan ke pengadilan internasional misalnya. Langkah ini perlu dilakukan oleh semua agar efektif pengaruhnya.
Perdamaian abadi tidak boleh sekedar menjadi ilusi. Reformasi PBB menjadi jalan yang harus ditapaki penduduk bumi.
(abd)
Lihat Juga :
