Efisiensi Anggaran, HMI Usul Lembaga Penyelenggara Pemilu Jadi Badan Adhoc

Terlebih lagi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR pada (10/6/2024), wakil rakyat itu melihat ada pemborosan anggaran yang dilakukan KPU. Salah satu hal yang dipertanyakan soal anggaran mobil dinas dan rumah komisioner KPU yang disebut berlebihan. ”Dari jawaban yang sudah dibuat tertulis KPU dan Bawaslu, semua normatif, belum bisa dijawab,” tuturnya.

Tahun depan, lanjut Bambang, alokasi anggaran KPU Rp3 triliun. Bambang menilai anggaran sebesar itu merupakan pemborosan dialokasikan untuk lembaga negara yang berfungsi hanya setiap Pemilu dan Pilkada yang di 2025 dirasa tidak ada lagi pesta demokrasi. Baca juga: Review Film Lafran, Biopik Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Maka dari itu Bambang menilai untuk efesiensi anggaran, ketiga lembaga itu dinonaktifkan pascapenyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dengan anggaran yang begitu fantastis dan tidak adanya kegiatan yang krusial, Bambang menilai alangkah baiknya agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut diturunkan statusnya menjadi adhoc.

”Anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastuktur dan pembangunan fasilitas publik yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara,” jelasnya.