Secepatnya Diumumkan, Jokowi Pastikan Dewas KPK Berintegritas Baik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat berhati-hati dalam memutuskan nama-nama anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Presiden Jokowi mengaku tidak mau salah memutuskan nama tersebut. Jangan sampai dirinya salah pilih orang dan membuat masyarakat tidak puas.

“Melihat satu per satu track record­nya, seperti apa integritasnya. Semuanya. Jangan sampai kita nanti keliru kemudian masyarakat tidak puas. Kemudian malah di-bully. Kasihan,” tandas Jokowi melalui siaran pers, kemarin.

Dia juga mengaku bahwa Dewas KPK nanti berasal dari berbagai latar belakang. “Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana, saya kira itu. Namanya nanti, ditunggu sehari saja kok. Yang jelas nama-namanya adalah nama-nama yang baik, saya memastikan nama yang baik,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku nama-nama untuk Dewas KPK memang sudah masuk. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan finalisasi untuk nantinya dipilih lima nama. “Mengenai Dewan Pengawas, ya nama-nama sudah masuk tapi belum kita finalkan karena hanya akan diambil lima,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyesalkan Presiden Jokowi tidak membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih Dewas KPK. “Seyogianya memang presiden seperti hakim konstitusi, membentuk pansel juga untuk menentukan,” tandas Trimedya.

Menurut dia, dengan adanya pansel nantinya bisa menyeleksi nama-nama yang pantas untuk duduk di dewan pengawas lembaga antikorupsi ke depan. “Sehingga bisa terukur siapa orang-orang yang akan diseleksi. Tapi kelihatannya presiden tidak melakukan itu. Mengingatkan mungkin juga ada soal waktu, mungkin ya,” ujarnya.

Namun, Trimedya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil keputusan Dewas KPK yang kan diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari ke depan. “Jadi kita serahkanlah kepada 5 pimpinan (KPK) ini, plus 4 nanti dewas yang akan ditentukan. Tentu kita harus meyakini 5 orang (pimpinan KPK) yang kami pilih ini memang benar-benar niatnya sudah bulat bahwa mereka mau melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia ini,” ujarnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo berpandangan bahwa apapun yang sudah dipilih dan diputuskan pemerintah, parlemen akan mendukung. Termasuk juga soal Dewas KPK yang beberapa namanya sudah dibocorkan ke publik. Bambang meyakini bahwa orang-orang pilihan Presiden Jokowi itu merupakan pilihan yang terbaik, yang mana sudah dipertimbangkan secara matang.

“Ya pokoknya posisi parlemen ini apapun yang sudah dipilih pemerintah menurut saya perlu didukung karena itulah pilihan yang terbaik yang sudah dipikirkan secara masak-masak termasuk pilihan terhadap satu nama yang namanya Artidjo (Artidjo Alkostar),” kata Bambang.

Menurut dia, semua sudah tahu bahwa Artidjo adalah hakim yang lurus. Tentu, pihaknya mengharapkan bahwa Artidjo sebagai pengawas KPK nantinya juga bisa bersikap tegak lurus terhadap persoalan-persoalan penegakkan hukum yang ada di KPK. “Terutama dalam hal pemberantasan korupsi,” tandas politikus Partai Golkar itu.

Karena itu, Bambang meyakini bahwa Dewas KPK yang untuk kali pertama dipilih oleh presiden ini benar-benar orang yang terbaik dan bisa menyeimbangkan para komisioner dan penyidik KPK nanti. “Jadi apapun juga saya yakin dan percaya pilihan-pilihan yang untuk pertama kali dipilih Presiden untuk dewas saya yakin itu pilihan yang terbaik yang bisa menyeimbangkan daripada langkah-langkah hukum yang dijalankan komisioner dan penyidik yang ada di KPK,” paparnya.

Sebelumnya memang sudah beredar nama-nama yang diduga kuat menjadi calon Dewas KPK. Mereka adalah mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, hakim Albertina Ho, dan mantan Ketua KPK Taufiquerachman Ruki. Praktisi hukum Saor Siagian berharap nama-nama yang masuk bursa Dewas KPK tidak membuat pelemahan terhadap penyidik KPK dalam melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi.

“Dewas barangkali itu akan menutupi lubang-lubang kelemahan daripada undang-undang (UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK) itu sendiri. Kita minta mereka lebih proaktif tidak menunggu karena dewas bila perlu mereka mengikuti cara-cara kerja daripada penyidik, tidak diam,” ujarnya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menolak mengomentari lebih dalam terkait nama-nama yang menjadi kandidat kuat Dewas KPK, karena sejak awal ICW memang menolak adanya UU Nomor 19 tahun 2019. “Artinya, bagaimanapun kondisinya sampai ke bawah-bawahnya sesuatu yang tidak kita sepakati secara ide. Ya itu biarkanlah berjalan, maksud saya mau tidak mau pasti berjalan, tapi kita tetap sikapnya adalah pada yang pertama tadi,” ungkap Tama.