PPP Bahas Penyebab Anjloknya Suara Pemilu di Mukernas

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-5 di Hotel Sahid, Jakarta, 14-16 Desember mendatang.

Mukernas PPP selain membahas langkah strategi partai, juga akan menentukan waktu pelaksanaan muktamar untuk memilih calon ketua umum (caketum). Selain itu, akan dibahas pula penyebab anjloknya suara PPP dalam Pemilu 2019 lalu.

”Faktor penurunan kursi PPP harus kita bedah secara menyeluruh dari sisi faktor apa yang membuat turun itu. Itu bisa kita diskusikan di mukernas, bisa dibahas di muktamar juga akan dibahas lebih detail karena ada DPC-DPC, apa yang terjadi di lapangan bisa disampaikan secara lebih lengkap, lebih mendetail,” tutur Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Pada Pemilu 2019, PPP hanya memperoleh 19 kursi DPR, turun 20 kursi dari perolehan pemilu sebelumnya 2014 sebanyak 39 kursi. (Baca Juga: Gelar Rakornas, PPP Perkuat Peran Perempuan)

Dalam forum mukernas juga dimungkinkan untuk membicarakan persoalan calon ketua umum. ”Bisa iya, bisa tidak karena tidak ada larangan kalau DPW nanti ngomong, ’saya ingin kalau muktamar nanti ketumnya ini. Tidak. Kalau ngomong bisa saja. Tapi kalau untuk memutuskan ya di Muktamar,” urainya.

Namun, Arwani menegaskan untuk kriteria atau tata tertib pencalonan tidak akan dibahas karena semua sudah diatur dalam AD/ART partai. Dalam AD/ART, syarat mutlak menjadi ketum PPP di antaranya pernah menjadi pengurus DPP dalam satu periode atau pernah menjadi pengurus DPW satu periode.

Hingga saat ini, sejumlah nama disebut berpotensi sebagai calon ketua umum di antaranya Plt Ketum Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum Mardiono, Sekjen Arsul Sani, Wakil Ketua Pertimbangan Ahmad Mukowam, dan Waketum sekaligus Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.

Mengenai soliditas di tubuh partai, Arwani yang juga Ketua Fraksi PPP MPR itu mengatakan, soliditas menjadi faktor penting dalam pencapaian maksimal sebuah parpol di dalam pemilu. ”Itu wajib. Kalau PPP kan sama dengan partai-partai lain. Kita secara SK organisatoris satu, solid. Bahwa ada orang (PPP-red) di pemilu ternyata memilih atau berbeda pilihan, di parpol lain juga ada,” katanya.

Sementara itu, Mukernas yang dibuka pada Sabtu lusa, akan dihadiri para ketua dan sekretaris DPW, serta DPP. Total sekitar ada 200-an peserta se-Indonesia.