Punya Kapasitas dan Integritas, Suhendra Dinilai Layak Pimpin BIN

JAKARTA - Ribuan warga atau rakyat Aceh berduyun-duyun ke Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Mereka menggelaristighotsahagar Suhendra Hadikuntono menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di masjid yang tetap berdiri kokoh meskipun dihantam tsunami tahun 2006 lalu.

"Kami bersama rakyat Aceh mendoakan Pak Suhendra agar ditunjuk oleh Presiden untuk memimpinBIN. Sudah waktunya sipil memimpin BIN," ujar Tengku Abdullah Ibrahim, ulama besar yang juga Pengurus Masjid Raya Baiturrahman, Kamis (5/12/2019).

Menurut Abdullah,istighotsahadalahdoa minta pertolongan kepada Allah SWT. Dalam istigasahyang diikuti ribuan warga dari segala penjuru Kota Banda Aceh dan sekitarnya ini, mereka membaca Surah Yasin, melantunkan zikir, dan memanjatkan doa agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikontono, sebagai Kepala BIN menggantikan Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

"Semoga doa ini dikabulkan Allah SWT dengan menggerakkan hati Presiden Jokowi untuk mengangkat Pak Suhendra sebagai Kepala BIN," jelas Abdullah.

Doa yang dipanjatkan warga Aceh itu, kata Abdullah, bukan permintaan yang muluk-muluk. Sebab, katanya, Suhendra memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk dipilih menjadi Kepala BIN.

"Kapasitas dan integritas Pak Suhendra lebih dari cukup untuk memimpin BIN," tegasnya.

Doa yang dipanjatkan ribuan warga Aceh melaluiistighotsahitu ternyata seiring dengan doa yang sama yang dipanjatkan Wali Nanggroe Aceh Darussalam Tengku Malik Mahmud beberapa waktu lalu.

Malik Mahmud yang sangat disegani dan dihormati rakyat Aceh itu pun membeberkan keunggulan komparatif dan kompetitif Suhendra Hadikuntono yang memilikileadershipatau jiwa kepemimpinan yang kuat, ahli di bidang intelijen, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat.

"Memahami kultur di banyak daerah atau provinsi, diterima oleh semua kalangan dan dapat diterima oleh siapa pun, dan dengan sangat mendalam memahami ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Malik Mahmud.