Kementerian Pertahanan Diminta Prioritaskan Industri Dalam Negeri

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai dengan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, kebijakan dan mekanisme pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke depan memang harus mengutamakan pembelian produk BUMN atau industri dalam negeri.
"PT Pindad sudah bisa menghasilkan semua jenis pistol dan senapan serbu. Jadi, tidak boleh TNI beli pistol dan senapan serbu dari luar negeri. Apalagi pistol, senapan serbu dan amunisi dari PT Pindad sudah terbukti menjadi juara selama belasan tahun berturut-turut. Demikian juga untuk panser, tank dan kendaraan taktis tempur lainnya harus dibeli oleh TNI," tutur Susaningtyas atau biasa disapa Nuning ini, Rabu (4/12/2019).

Begitu juga dengan PT PAL yang sudah bisa memproduksi kapal perang sampai dengan jenis korvet dan frigate sehingga yang dibeli hanya sistem radar dan sistem rudal karena belum bisa diproduksi oleh PT LEN.

Namun pembelian alutsista tersebut, kata dia, pun harus menggunakan mekanisme transfer of technology oleh tenaga ahli Indonesia.

"Kemhan harus mendorong semua BUMN strategis untuk investasi di SDM mereka. Harus ada ahli las baja atau las aluminium yang level pendidikannya sampai Doktor. Apalagi bidang-bidang keahlian senjata lainnya. Kemhan harus memiliki program pengiriman mahasiswa S-2 dan S-3 di bidang tersebut," katanya. (Baca Juga: Menhan Prabowo Ingin Pertahanan Indonesia Lampaui MEF)

Para ahli yang sudah ada di Indonesia, sambung dia, harus diinventarisasi dan direkrut oleh BUMN. Jangan sampai mereka yang sudah selesai belajar dan memiliki keahlian luar biasa tidak bisa bekerja karena praktik-praktik korupsi di tubuh BUMN strategis.

"Dibutuhkan jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis yang memang paham dan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan sistem persenjataan. Belum tentu seorang manajer yang sukses di bank negara atau BUMN lainnya otomatis bisa memimpin BUMN strategis," tutur mantan anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Nuning, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis memiliki masa penugasan cukup lama mengikuti periode pembuatan tank, kapal perang atau pesawat udara.

"Kemhan harus melakukan seleksi super ketat untuk menempatkan jajaran direksi dan komisaris BUMN setelah berkoordinasi Kementerian BUMN dan pejabat terkait lainnya," ucapnya.

Dia menambahkan, untuk pengadaan alutsista dari luar negeri, Kemhan harus mengutamakan skema G to G guna menghemat anggaran negara. Untuk itu, politik anggaran di DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bisa menyesuaikan dengan skema tersebut.

"Tidak bisa pengadaan alutsista menggunakan skema single year apalagi jika proses dimulai di akhir tahun anggaran. Politik anggaran harus merespons dinamika dan sistem keuangan internasional," kata Nuning.

Tidak hanya itu, Kemhan juga harus memiliki sistem kendali yang khusus memantau semua proses tersebut, mulai dari pengendalian SDM, pengendalian proses pengadaan alutsista yang 100% dari dalam negeri, pengendalian proses alih teknologi dan lain-lain.

Semua proses pengendalian tersebut, menurut dia, harus memanfaatkan teknologi informasi berbasis big data dan digitalisasi dalam suatu program start up buatan ahli-ahli Indonesia.

Nuning mengatakan, Kemhan harus berinovasi untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) strategis yang selama ini sudah memproduksi alutsista.

Keberadaan BUMS dikatakannya harus menjadi mitra sekaligus pendukung BUMN dan tidak semata sebagai kompetitor. "Kemhan perlu mengatur keahlian masing-masing BUMS agar bisa mendukung BUMN tertentu. Dengan pemetaan yang jelas, maka proses pengadaan tidak berbelit-belit dan tidak saling menjatuhkan antara BUMN dan BUMS," katanya.