Prabowo-Gibran Harus Masukkan Masalah Palestina Dalam Program 100 Hari Kerja
Sabtu, 28 September 2024 - 14:48 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri diskusi terkait persoalan Palestina di Ruang GBHN Gedung MPR/DPR. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus memasukkan persoalan Palestina dalam program kerja 100 hari. Sebab genosida Israel terhadap rakyat Palestina masih terus berlangsung hingga kini.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza” yang digelar Adara Relief International. FGD yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung MPR/DPR RI ini untuk mengumpulkan rekomendasi dari para stakeholders, mengenai langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.
Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani Yusuf, yang juga menjadi pembicara utama, memaparkan hampir genap satu tahun Israel melakukan genosida di Gaza, di mana 70% korbannya adalah anak-anak dan perempuan.
Baca juga: Arab Saudi Luncurkan Koalisi Global untuk Mendirikan Negara Palestina
“Adara Relief International sebagai lembaga kemanusiaan untuk Palestina merasa tergerak dan terpanggil karena hampir genap satu tahun Israel melakukan genosida di Gaza,” ujar Maryam.
Guna menggali perspektif dan merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis dalam mendukung keadilan dan perdamaian di Palestina, Adara mengundang tokoh lintas bidang dalam pertemuan ini. Jajaran pembicara terdiri dari pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga kemanusiaan untuk Palestina.
Baca juga: Singgung Perang Ukraina hingga Lebanon, Jokowi Heran Masih Ada Perang di Zaman Modern
Selain Maryam, pembicara utama pada kegiatan ini terdiri dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahrul Tsani Fathurrahman.
Maryam mengungkapkan, selama 16 tahun berkiprah, Adara merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak dan Perempuan, akibat penjajahan Israel. Terlebih di Gaza, telah 18 tahun merasakan pahitnya blokade Israel sehingga menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.
“Dalam respons situasi terkini, berbagai bantuan kamanusiaan telah kami salurkan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan, dan juga mengirim obat-obatan dan medis lainnya. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan di Gaza karena akar dari permasalahan tersebut adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya dan bersama elemen bangsa mendesak agar pemerintahan Indonesia yang baru menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Tujuannya tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Indonesia tidak sendiri dalam perjuangan membela dan membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab, dan PBB.
“Fokus Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, bukan Israel, karena fokus pada Israel akan menuju kepada negosiasi yang berujung pada normalisasi,” tegas Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi.
Yon menambahkan Pemerintah Indonesia perlu membentuk utusan khusus Indonesia untuk Palestina, yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Para tokoh bersepakat bahwa isu Palestina harus menjadi agenda prioritas dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam 100 hari pertama kerja mereka. Forum mendesak pemerintah untuk fokus mengawal dan mengupayakan bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran. Indonesia juga dapat mengoptimalkan peran global melalui PBB, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
“Harapan kami, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk ikut serta secara aktif menyelesaikan persoalan Palestina. Sudah terlalu lama Palestina dikecewakan dan diabaikan oleh dunia, saatnya Indonesia menutup luka bangsa Palestina,” tegas Ketua Departemen Riset Adara Relief International selaku Ketua Pelaksana Fitriyah Nur Fadilah.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza” yang digelar Adara Relief International. FGD yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung MPR/DPR RI ini untuk mengumpulkan rekomendasi dari para stakeholders, mengenai langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.
Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani Yusuf, yang juga menjadi pembicara utama, memaparkan hampir genap satu tahun Israel melakukan genosida di Gaza, di mana 70% korbannya adalah anak-anak dan perempuan.
Baca juga: Arab Saudi Luncurkan Koalisi Global untuk Mendirikan Negara Palestina
“Adara Relief International sebagai lembaga kemanusiaan untuk Palestina merasa tergerak dan terpanggil karena hampir genap satu tahun Israel melakukan genosida di Gaza,” ujar Maryam.
Guna menggali perspektif dan merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis dalam mendukung keadilan dan perdamaian di Palestina, Adara mengundang tokoh lintas bidang dalam pertemuan ini. Jajaran pembicara terdiri dari pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga kemanusiaan untuk Palestina.
Baca juga: Singgung Perang Ukraina hingga Lebanon, Jokowi Heran Masih Ada Perang di Zaman Modern
Selain Maryam, pembicara utama pada kegiatan ini terdiri dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahrul Tsani Fathurrahman.
Maryam mengungkapkan, selama 16 tahun berkiprah, Adara merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak dan Perempuan, akibat penjajahan Israel. Terlebih di Gaza, telah 18 tahun merasakan pahitnya blokade Israel sehingga menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.
“Dalam respons situasi terkini, berbagai bantuan kamanusiaan telah kami salurkan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan, dan juga mengirim obat-obatan dan medis lainnya. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan di Gaza karena akar dari permasalahan tersebut adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya dan bersama elemen bangsa mendesak agar pemerintahan Indonesia yang baru menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Tujuannya tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Indonesia tidak sendiri dalam perjuangan membela dan membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab, dan PBB.
“Fokus Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, bukan Israel, karena fokus pada Israel akan menuju kepada negosiasi yang berujung pada normalisasi,” tegas Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi.
Yon menambahkan Pemerintah Indonesia perlu membentuk utusan khusus Indonesia untuk Palestina, yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Para tokoh bersepakat bahwa isu Palestina harus menjadi agenda prioritas dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam 100 hari pertama kerja mereka. Forum mendesak pemerintah untuk fokus mengawal dan mengupayakan bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran. Indonesia juga dapat mengoptimalkan peran global melalui PBB, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
“Harapan kami, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk ikut serta secara aktif menyelesaikan persoalan Palestina. Sudah terlalu lama Palestina dikecewakan dan diabaikan oleh dunia, saatnya Indonesia menutup luka bangsa Palestina,” tegas Ketua Departemen Riset Adara Relief International selaku Ketua Pelaksana Fitriyah Nur Fadilah.
(cip)
Lihat Juga :
