Awal 2021, Peserta BPJS Kesehatan Bisa Vaksinasi COVID-19 Gratis
loading...
Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulian Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan di awal 2021 akan ada vaksin bantuan pemerintah yang anggarannya bersumber APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan. FOTO/SINDOphoto/YULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia tengah melakukan kerja sama pembuatan vaksin dengan Sinovac Biotech Ltd, China dan G-42 dari Uni Emirat Arab (UEA) dengan komitmen produksi 30 juta dosis untuk akhir 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021.
" Vaksin yang ditemukan hari ini jangkanya masih 6 bulan sampai 2 tahun, bukan vaksin yang selamanya. Dari konfirmasi yang kita lakukan, konfirmasi terakhrir tadinya berlaku untuk usia 18-59 tahun, terakhir usia di atas 59 bisa menerima vaksin. Dan terus dikembangkan untuk yang lebih muda, untuk 18 tahun ke bawah atau anak-anak," kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Selain dengan kedua perusahaan tersebut, Erick menjelaskan bahwa Indonesia juga sempat melakukan pertemuan dengan perusahaan farmasi Cansino asal China yang mempunyai technical approve berbeda yakni, vaksinnya memerlukan hak paten. Tetapi, Indonesia belum melakukan komitmen transfer teknologi.( )
"Informasi kapasitas belum dapat dari Cansino, Cansino sedang uji klinis tahap 3 di Brazil, Chili dan Saudi Arabia," katanya.
Kemudian, Menteri BUMN ini melanjutkan, pihaknya juga melakukan kontak kerja sama dengan negara lain dan sudah menjalin kerja sama dengan Bio Farma. Di antaranya yakni, Astrazanica dari Eropa dan juga Melinda Bill Gates Foundation asal Amerika Serikat (AS) dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya.
"Solusi vaksin ini solusi jangka pendek, kita harapkan bisa temukan vaksin Merah Putih sendiri, kita punya kapasitas itu, karena penyakit baru belum dapat teknologi yang disampaikan," kata mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin di Pemilu 2019 itu.
Erick juga menyampaikan kabar baik bahwa di awal 2021 nanti akan ada vaksin bantuan pemerintah yang anggarannya bersumber APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan, sehingga akan ada vaksinasi gratis secara massal yang direncanakan mulai awal tahun depan. Namun, untuk mengurangi kebutuhan APBN dan pelebaran defisit mengingat, pemasukan negara cukup rentan, maka diusulkan bagi masyarakat dari kalangan yang mampu untuk membayar vaksin mandiri.( )
"Yang terdata BPJS Kesehatan bisa gratis, untuk tingkat daya beli berapa bisa mandiri. Untuk menekan cashflow juga," kata Erick.
" Vaksin yang ditemukan hari ini jangkanya masih 6 bulan sampai 2 tahun, bukan vaksin yang selamanya. Dari konfirmasi yang kita lakukan, konfirmasi terakhrir tadinya berlaku untuk usia 18-59 tahun, terakhir usia di atas 59 bisa menerima vaksin. Dan terus dikembangkan untuk yang lebih muda, untuk 18 tahun ke bawah atau anak-anak," kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Selain dengan kedua perusahaan tersebut, Erick menjelaskan bahwa Indonesia juga sempat melakukan pertemuan dengan perusahaan farmasi Cansino asal China yang mempunyai technical approve berbeda yakni, vaksinnya memerlukan hak paten. Tetapi, Indonesia belum melakukan komitmen transfer teknologi.( )
"Informasi kapasitas belum dapat dari Cansino, Cansino sedang uji klinis tahap 3 di Brazil, Chili dan Saudi Arabia," katanya.
Kemudian, Menteri BUMN ini melanjutkan, pihaknya juga melakukan kontak kerja sama dengan negara lain dan sudah menjalin kerja sama dengan Bio Farma. Di antaranya yakni, Astrazanica dari Eropa dan juga Melinda Bill Gates Foundation asal Amerika Serikat (AS) dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya.
"Solusi vaksin ini solusi jangka pendek, kita harapkan bisa temukan vaksin Merah Putih sendiri, kita punya kapasitas itu, karena penyakit baru belum dapat teknologi yang disampaikan," kata mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin di Pemilu 2019 itu.
Erick juga menyampaikan kabar baik bahwa di awal 2021 nanti akan ada vaksin bantuan pemerintah yang anggarannya bersumber APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan, sehingga akan ada vaksinasi gratis secara massal yang direncanakan mulai awal tahun depan. Namun, untuk mengurangi kebutuhan APBN dan pelebaran defisit mengingat, pemasukan negara cukup rentan, maka diusulkan bagi masyarakat dari kalangan yang mampu untuk membayar vaksin mandiri.( )
"Yang terdata BPJS Kesehatan bisa gratis, untuk tingkat daya beli berapa bisa mandiri. Untuk menekan cashflow juga," kata Erick.
(abd)
Explore More