PDIP Nilai Kritik Mendagri Soal Sistem Pemilu Langsung Perkuat Demokrasi

JAKARTA - PDIP menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan 'ketegangan politik' akibat demokrasi bercita rasa liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.

"Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Jumat (8/11/2019).

Hasto menuturkan dalam demokrasi Pancasila, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dikedepankan. Menurutnya, Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih.

"Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," jelasnya.

Dalam hal ini, lanjut Hasto, PDIP telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal partai, yang menempatkan merit system melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami terapkan musyawarah tanpa voting dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.

"Hasilnya, kualitas kepemimpinan partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural partai," papar dia.

Ditambahkan Hasto, Indonesia adalah bangsa besar dengan corak dan tradisi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa.