Risiko Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi
Kamis, 27 Agustus 2020 - 12:04 WIB
loading...
A
A
A
Dengan begitu, menjadi sangat penting jika para Paslon mau berkomitmen untuk mengendalikan massa pendukung agar tidak turun ke jalan atau membuat kerumunan orang. Persiapan Pilkada serentak yang lazim diiisi dengan kegiatan kampanye jangan sampai menjadi klaster baru penularan Covid-19. Memang betul bahwa protokol kesehatan untuk mendukung Pilkada 2020 sudah ditetapkan. Namun, mendekati pelaksanaan Pilkada, potensi tantangannya tetap ada , yakni kemungkinan terjadinya pengerahan massa pendukung para Paslon. Maka, komitmen serta tanggungjawab para Paslon dan tim suksesnya masing-masing untuk tidak mengerahkan massa pendukung selama periode kampanye juga sangat diperlukan.
Akhir-akhir ini, cukup gencar pemberitaan tentang angka kesembuhan dari Covid-19 di dalam negeri. Per 26 Agustus 2020 misalnya, dilaporkan bahwa persentase kesembuhan Covid-19 di tanah air tercatat 72:1% dari total kasus Covid-19. Tentu saja informasi ini patut disyukuri. Akan tetapi, informasi dan data ini jangan sampai membuat atau mendorong siapa saja, utamanya Paslon dan tim sukses, bertindak dan berperilaku ceroboh. Sebab, tingginya tingkat kesembuhan tidak berarti pandemi Covid-19 telah berakhir. Sebaliknya, sebagaimana bisa disimak bersama, jumlah kasus baru pun terus bertambah dengan besaran yang masih mengkhawatirkan. Karena itu, kepatuhan pada protokol kesehatan adalah mutlak. Penegakan disiplin protokol kesehatan yang didukung TNI-Polri masih sangat diperlukan.
Karena itu, persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap berpijak pada kepatuhan akan protokol kesehatan. Angka kesembuhan memang tinggi, tetapi tidak berarti Paslon dan tim sukses boleh meremehkan ancaman dari Covid-19. Harap diingat bahwa kendati angka kesembuhan tinggi, upaya pemulihan masih sulit dimulai karena jumlah kasus baru pun terus bertambah. Artinya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan selama persiapan Pilkada agar semua aktivitas persiapan itu tidak menjadi klaster baru Covid-19.
Dalam konteks ini, tentu saja perhatian khusus layak dialamatkan ke pulau Jawa. Sebab, sekitar 74 persen kasus Covid-19 tercatat di Jawa. Dalam Pilkada 2020, tidak ada pemilihan Gubernur (Pilgub) di Pulau Jawa. Pilgub berlangsung Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Namun, pulau Jawa akan marak Pilkada karena pemilihan bupati dan walikota berlangsung di banyak kabupaten maupun kota, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berarti, akan banyak warga yang melibatkan diri atau dilibatkan dalam aktivitas persiapan Pilkada,.
Agar pelibatan warga dalam persiapan Pilkada tidak mendatangkan risiko penularan Covid-19, Paslon dan tim sukses dituntut lebih kreatif dalam berkomunikasi dengan komunitas pemilih.
Akhir-akhir ini, cukup gencar pemberitaan tentang angka kesembuhan dari Covid-19 di dalam negeri. Per 26 Agustus 2020 misalnya, dilaporkan bahwa persentase kesembuhan Covid-19 di tanah air tercatat 72:1% dari total kasus Covid-19. Tentu saja informasi ini patut disyukuri. Akan tetapi, informasi dan data ini jangan sampai membuat atau mendorong siapa saja, utamanya Paslon dan tim sukses, bertindak dan berperilaku ceroboh. Sebab, tingginya tingkat kesembuhan tidak berarti pandemi Covid-19 telah berakhir. Sebaliknya, sebagaimana bisa disimak bersama, jumlah kasus baru pun terus bertambah dengan besaran yang masih mengkhawatirkan. Karena itu, kepatuhan pada protokol kesehatan adalah mutlak. Penegakan disiplin protokol kesehatan yang didukung TNI-Polri masih sangat diperlukan.
Karena itu, persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap berpijak pada kepatuhan akan protokol kesehatan. Angka kesembuhan memang tinggi, tetapi tidak berarti Paslon dan tim sukses boleh meremehkan ancaman dari Covid-19. Harap diingat bahwa kendati angka kesembuhan tinggi, upaya pemulihan masih sulit dimulai karena jumlah kasus baru pun terus bertambah. Artinya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan selama persiapan Pilkada agar semua aktivitas persiapan itu tidak menjadi klaster baru Covid-19.
Dalam konteks ini, tentu saja perhatian khusus layak dialamatkan ke pulau Jawa. Sebab, sekitar 74 persen kasus Covid-19 tercatat di Jawa. Dalam Pilkada 2020, tidak ada pemilihan Gubernur (Pilgub) di Pulau Jawa. Pilgub berlangsung Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Namun, pulau Jawa akan marak Pilkada karena pemilihan bupati dan walikota berlangsung di banyak kabupaten maupun kota, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berarti, akan banyak warga yang melibatkan diri atau dilibatkan dalam aktivitas persiapan Pilkada,.
Agar pelibatan warga dalam persiapan Pilkada tidak mendatangkan risiko penularan Covid-19, Paslon dan tim sukses dituntut lebih kreatif dalam berkomunikasi dengan komunitas pemilih.
(ras)
