Isu Gerindra Dapat 3 Menteri, Hasto: Prioritas Pak Jokowi dari Unsur Kepartaian KIK

Rabu, 09 Oktober 2019 - 09:56 WIB
Isu Gerindra Dapat 3 Menteri, Hasto: Prioritas Pak Jokowi dari Unsur Kepartaian KIK
Isu Gerindra Dapat 3 Menteri, Hasto: Prioritas Pak Jokowi dari Unsur Kepartaian KIK
A A A
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait isu tiga jatah menteri untuk Partai Gerindra, apakah sudah dibicarakan antara Presiden Jokowi dengan partai. Hasto mengatakan, hal yang ideal dalam koalisi sebangun dengan pembentukan kabinet.

"Sehingga skala prioritas pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian koalisi Indonesia Kerja (KIK)," kata Hasto di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Namun demikian, kata Hasto, semangat gotong royong telah ditunjukkan PDIP dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Meski PDIP, menang dengan kekuatan 60,7 persen, pihaknya tidak menerapkan politik bumi hangus seperti pada pemilu 2014 sehingga, Gerindra, Demokrat dan PKS mendapatkan tempat dalam alat kelengkapan dewan.

Dengan demikian, Hasto menegaskan, kerja sama seluruh parpol berjalan baik di DPR dan MPR. Terkait susuan kabinet itu hak prerogatif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," ujar Hasto.

Terkait dengan posisi Menhan dan Mentan yang dikabarkan akan diberikan kepada Gerindra, Hasto meyakini semangat kesepemahaman yang pada akhirnya akan dilakukan Jokowi bersama parpol koalisi dengan catatan bahwa dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong royong.

"Tetapi dalam penyusunan kabinet setelah bapak Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik tentu saja nafasnya, basis pendukungnya, itu dari koalisi indonesia kerja," tutur dia.

Karenanya, Hasto menganggap, seluruh isu yang beredar mengenai jatah menteri untuk Gerindra merupakan dinamika yang biasa terjadi dan menyebut sah-sah saja pendapat setiap orang. "Ta tentu saja banyak dinamika, boleh-boleh saja setiap orang berpendapat. Tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun," tandasnya.
(pur)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5734 seconds (0.1#10.140)