Perlunya Analisis Dampak Merdeka Belajar
Jum'at, 30 Agustus 2024 - 11:52 WIB
loading...
A
A
A
Kejelasan Indikator
Dari berbagai teori kebijakan publik yang ada, disebutkan bahwa dampak sebuah kebijakan harus dapat diukur dengan berbagai indikator. Adanya indikator tersebut akan memudahkan pelaksana atau implementator untuk mengembangkan berbagai langkah konkret agar tujuan kebijakan dapat dicapai.
Episode Merdeka Belajar tampaknya sudah memberikan indikator-indikator yang cukup jelas untuk masing-masing episode. Yang perlu dicermati yaitu apakah indikator tersebut mengarah sekadar kepada tercapainya output atau diorientasikan kepada adanya perubahan perilaku atau outcomes? Harus dicermati dalam implementasinya apakah indikator tersebut cenderung kepada proses pembentukan tanpa harus peduli dengan apa dan bagaimana yang dilakukan setelah proses pembentukan.
Akan sangat disayangkan apabila pemerintah daerah sebagai target kebijakan lebih memilih sikap bahwa yang terpenting adalah membentuk unit atau tim sebagai bentuk “menggugurkan kewajiban”. Dengan prinsip ini paling tidak mereka dapat terhindar dari sanksi, ketimbang bertindak secara operasional bahwa ada tindaklanjut jelas dari pembentukan tim tersebut.
Juga menarik, indikator yang digunakan tidak hanya sekadar ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), melainkan fokus pada tindaklanjut operasional. Kebiasaan selama ini mengejar pencapaian jumlah MoU sehingga banyak dokumen cenderung sebagai pajangan. Pola pikir yang dianut adalah semakin banyak dokumen kesepakatan menunjukkan kemampuan bermitra.
Seperti halnya Merdeka Belajar episode ke-8 tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Pusat Keunggulan (SMK-PK), keberadaan MoU bukan menjadi target kebijakan. Yang lebih utama adalah keselarasan antara SMK-PK dengan mitranya. Keselarasan tersebut mencakup penyusunan kurikulum secara bersama, pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja, jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, praktik kerja lapangan/industri (minimal 1 bulan), adanya sertifikasi kompetensi, dilakukannya update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur, dilaksanakan riset terapan mendukung teaching factory, dan adanya komitmen serapan.
Contoh lain yaitu Merdeka Belajar Episode ke-10 tentang perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP). Penerima manfaat beasiswa dapat menjalankan pendidikan bergelar S1, S2, S3, dan program non-gelar yang berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang ketat. Sebelumnya, beasiswa hanya diberikan untuk mahasiswa program S2 dan S3.
Dari berbagai teori kebijakan publik yang ada, disebutkan bahwa dampak sebuah kebijakan harus dapat diukur dengan berbagai indikator. Adanya indikator tersebut akan memudahkan pelaksana atau implementator untuk mengembangkan berbagai langkah konkret agar tujuan kebijakan dapat dicapai.
Episode Merdeka Belajar tampaknya sudah memberikan indikator-indikator yang cukup jelas untuk masing-masing episode. Yang perlu dicermati yaitu apakah indikator tersebut mengarah sekadar kepada tercapainya output atau diorientasikan kepada adanya perubahan perilaku atau outcomes? Harus dicermati dalam implementasinya apakah indikator tersebut cenderung kepada proses pembentukan tanpa harus peduli dengan apa dan bagaimana yang dilakukan setelah proses pembentukan.
Akan sangat disayangkan apabila pemerintah daerah sebagai target kebijakan lebih memilih sikap bahwa yang terpenting adalah membentuk unit atau tim sebagai bentuk “menggugurkan kewajiban”. Dengan prinsip ini paling tidak mereka dapat terhindar dari sanksi, ketimbang bertindak secara operasional bahwa ada tindaklanjut jelas dari pembentukan tim tersebut.
Juga menarik, indikator yang digunakan tidak hanya sekadar ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), melainkan fokus pada tindaklanjut operasional. Kebiasaan selama ini mengejar pencapaian jumlah MoU sehingga banyak dokumen cenderung sebagai pajangan. Pola pikir yang dianut adalah semakin banyak dokumen kesepakatan menunjukkan kemampuan bermitra.
Seperti halnya Merdeka Belajar episode ke-8 tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Pusat Keunggulan (SMK-PK), keberadaan MoU bukan menjadi target kebijakan. Yang lebih utama adalah keselarasan antara SMK-PK dengan mitranya. Keselarasan tersebut mencakup penyusunan kurikulum secara bersama, pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja, jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, praktik kerja lapangan/industri (minimal 1 bulan), adanya sertifikasi kompetensi, dilakukannya update teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur, dilaksanakan riset terapan mendukung teaching factory, dan adanya komitmen serapan.
Contoh lain yaitu Merdeka Belajar Episode ke-10 tentang perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP). Penerima manfaat beasiswa dapat menjalankan pendidikan bergelar S1, S2, S3, dan program non-gelar yang berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang ketat. Sebelumnya, beasiswa hanya diberikan untuk mahasiswa program S2 dan S3.
Lihat Juga :
