Perlunya Analisis Dampak Merdeka Belajar
loading...
Hendarman - Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/ Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Foto/Dok Pribadi
A
A
A
Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Berbagai isu pendidikan telah diantisipasi sejumlah terobosan dengan label “Merdeka Belajar”. Dalam periode pemerintahan kali ini tercatat telah diluncurkan 26 Episode Merdeka Belajar oleh kementerian yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Inti semua episode bermuara pada perwujudan sumber daya manusia unggul. Masing-masing episode memiliki target khusus sesuai dengan permasalahan yang diasumsikan pihak kementerian.
Sebagai kebijakan, yang ditunggu masyarakat adalah sejauhmana kebijakan yang diluncurkan memiliki dampak. Dampak tersebut seharusnya dapat diukur menggunakan indikator yang jelas. Dampak tidak hanya dilihat dalam bentuk berita atau testimoni, tetapi dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Apabila kebijakan dirasakan penting dan bermanfaat hanya oleh pihak pembuat kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut belum memiliki keberpihakan kepada target kebijakan itu sendiri.
Apabila ini yang terjadi, dengan sendirinya kebijakan yang sudah ada mungkin tidak akan dilanjutkan di masa mendatang. Mungkin akan timbul keluhan dan ketidaksenangan terhadap kebijakan apalagi bila telah terjadi pergantian pembuat kebijakan. Ini berarti muncul ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang sudah dibuat.
Pertanyaannya, apakah 26 episode tersebut menjadi instrumental dan sudah diarahkan kepada optimisme perubahan? Jawabannya harus dibuktikan dengan bukti (evidence) implementasi di berbagai tempat, bukan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Bukan tidak mungkin, masih banyak daerah yang masih mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan karena munculnya masalah internal atau keterlambatan transformasi akibat belum meyakini kebermanfaatan kebijakan bagi mereka.
Juga perlu dipastikan analisis dampak yang mengindikasikan bahwa kebijakan yang diluncurkan mampu menyederhanakan rantai birokrasi. Penyederhanaan rantai birokrasi secara sederhana dititikberatkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses. Apabila yang terjadi justru kebalikannya sehingga menimbulkan beban tambahan, perlu segera dilakukan pembenahan untuk meluruskan pemahaman dan penafsiran terhadap kebijakan yang ada.
Kejelasan Indikator
Dari berbagai teori kebijakan publik yang ada, disebutkan bahwa dampak sebuah kebijakan harus dapat diukur dengan berbagai indikator. Adanya indikator tersebut akan memudahkan pelaksana atau implementator untuk mengembangkan berbagai langkah konkret agar tujuan kebijakan dapat dicapai.
Episode Merdeka Belajar tampaknya sudah memberikan indikator-indikator yang cukup jelas untuk masing-masing episode. Yang perlu dicermati yaitu apakah indikator tersebut mengarah sekadar kepada tercapainya output atau diorientasikan kepada adanya perubahan perilaku atau outcomes? Harus dicermati dalam implementasinya apakah indikator tersebut cenderung kepada proses pembentukan tanpa harus peduli dengan apa dan bagaimana yang dilakukan setelah proses pembentukan.
Akan sangat disayangkan apabila pemerintah daerah sebagai target kebijakan lebih memilih sikap bahwa yang terpenting adalah membentuk unit atau tim sebagai bentuk “menggugurkan kewajiban”. Dengan prinsip ini paling tidak mereka dapat terhindar dari sanksi, ketimbang bertindak secara operasional bahwa ada tindaklanjut jelas dari pembentukan tim tersebut.
Juga menarik, indikator yang digunakan tidak hanya sekadar ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), melainkan fokus pada tindaklanjut operasional. Kebiasaan selama ini mengejar pencapaian jumlah MoU sehingga banyak dokumen cenderung sebagai pajangan. Pola pikir yang dianut adalah semakin banyak dokumen kesepakatan menunjukkan kemampuan bermitra.
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Berbagai isu pendidikan telah diantisipasi sejumlah terobosan dengan label “Merdeka Belajar”. Dalam periode pemerintahan kali ini tercatat telah diluncurkan 26 Episode Merdeka Belajar oleh kementerian yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Inti semua episode bermuara pada perwujudan sumber daya manusia unggul. Masing-masing episode memiliki target khusus sesuai dengan permasalahan yang diasumsikan pihak kementerian.
Sebagai kebijakan, yang ditunggu masyarakat adalah sejauhmana kebijakan yang diluncurkan memiliki dampak. Dampak tersebut seharusnya dapat diukur menggunakan indikator yang jelas. Dampak tidak hanya dilihat dalam bentuk berita atau testimoni, tetapi dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Apabila kebijakan dirasakan penting dan bermanfaat hanya oleh pihak pembuat kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut belum memiliki keberpihakan kepada target kebijakan itu sendiri.
Apabila ini yang terjadi, dengan sendirinya kebijakan yang sudah ada mungkin tidak akan dilanjutkan di masa mendatang. Mungkin akan timbul keluhan dan ketidaksenangan terhadap kebijakan apalagi bila telah terjadi pergantian pembuat kebijakan. Ini berarti muncul ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang sudah dibuat.
Pertanyaannya, apakah 26 episode tersebut menjadi instrumental dan sudah diarahkan kepada optimisme perubahan? Jawabannya harus dibuktikan dengan bukti (evidence) implementasi di berbagai tempat, bukan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Bukan tidak mungkin, masih banyak daerah yang masih mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan karena munculnya masalah internal atau keterlambatan transformasi akibat belum meyakini kebermanfaatan kebijakan bagi mereka.
Juga perlu dipastikan analisis dampak yang mengindikasikan bahwa kebijakan yang diluncurkan mampu menyederhanakan rantai birokrasi. Penyederhanaan rantai birokrasi secara sederhana dititikberatkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses. Apabila yang terjadi justru kebalikannya sehingga menimbulkan beban tambahan, perlu segera dilakukan pembenahan untuk meluruskan pemahaman dan penafsiran terhadap kebijakan yang ada.
Kejelasan Indikator
Dari berbagai teori kebijakan publik yang ada, disebutkan bahwa dampak sebuah kebijakan harus dapat diukur dengan berbagai indikator. Adanya indikator tersebut akan memudahkan pelaksana atau implementator untuk mengembangkan berbagai langkah konkret agar tujuan kebijakan dapat dicapai.
Episode Merdeka Belajar tampaknya sudah memberikan indikator-indikator yang cukup jelas untuk masing-masing episode. Yang perlu dicermati yaitu apakah indikator tersebut mengarah sekadar kepada tercapainya output atau diorientasikan kepada adanya perubahan perilaku atau outcomes? Harus dicermati dalam implementasinya apakah indikator tersebut cenderung kepada proses pembentukan tanpa harus peduli dengan apa dan bagaimana yang dilakukan setelah proses pembentukan.
Akan sangat disayangkan apabila pemerintah daerah sebagai target kebijakan lebih memilih sikap bahwa yang terpenting adalah membentuk unit atau tim sebagai bentuk “menggugurkan kewajiban”. Dengan prinsip ini paling tidak mereka dapat terhindar dari sanksi, ketimbang bertindak secara operasional bahwa ada tindaklanjut jelas dari pembentukan tim tersebut.
Juga menarik, indikator yang digunakan tidak hanya sekadar ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), melainkan fokus pada tindaklanjut operasional. Kebiasaan selama ini mengejar pencapaian jumlah MoU sehingga banyak dokumen cenderung sebagai pajangan. Pola pikir yang dianut adalah semakin banyak dokumen kesepakatan menunjukkan kemampuan bermitra.
