Cukup Kalung Corona, PKS Minta Vaksin dan BLT Bukan Harapan Palsu

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak menjadi pemberi harapan palsu (PHP). Dia menyoroti sejumlah program yang dilontarkan pemerintah namun belum terealisasi juga, seperti vaksin Covid-19 dan bantuan langsung tunai untuk pegawai atau karyawan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan klaim Presiden Jokowi yang menyebut bakal memproduksi 30 juta vaksin Covid-19 di dalam negeri hingga akhir 2020 dan 290 juta hingga 2021 perlu dipertanyakan. Menurut dia, klaim semacam ini hanya membuat masyarakat yang sudah susah makin menjadi korban.

Dampaknya, masyarakat yang terlanjur terlalu percaya lalu mengabaikan kaidah ilmiah. Ujung-ujungnya masyarakat malah skeptis lantaran klaim pemerintah tidak juga terbukti. "Setelah sebelumnya kalung anti corona, klaim harus hati-hati dikeluarkan organ resmi pemerintah," ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2020).

(Baca: Mardani Ali Sera Sarankan Duit Influencer untuk Riset Vaksin Covid-19)

Kurniasih menegaskan dukungan pada setiap upaya penelitian obat dan vaksin Covid-19. Hanya, dia meminta penelitian dilakukan dengan benar, teruji secara klinis dan ilmiah. ”Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak subtantif dalam perang melawan Covid-19," kata Mufida.

Diundurnya pencairan bantuan subsidi upah pegawai sebesar Rp600.000 juga dikritiknya. "Kita sudah mengingatkan agar jangan PHP tentang program bantuan ini," ujar dia.

Penundaan menunjukkan rencana pemerintah belum dipertimbangkan matang-matang. Pemerintah terburu-buru mengumbar janji tapi kemudian tidak mampu merealisasikannya sesuai janji itu sendiri. "Jangan permainkan hak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut," ujar dia.

(Baca: Pemerintah Habiskan Rp90 M Bayar Influencer, Netty PKS: Apa Tidak Mubazir?)

Dia mengingatkan sudah banyak kegaduhan-kegaduhan akibat pernyataan orang pemerintah sendiri. Lantaran penguasa data adalah pemerintah, mau tidak mau public selalu menantikan informasi terbaru dari sumber pemerintahan.

"Jadi jangan salahgunakan kepercayaan itu dengan memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana," ujar dia.