Abdul Mu'ti Muhammadiyah Minta DPR dan Pemerintah Tidak Anggap Sederhana Aksi Massa

JAKARTA - Keputusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan dan ambang batas pencalonan dalam pilkada memantik reaksi akademisi dan mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah dan DPR tidak menganggap sederhana aksi tersebut.

Diketahui, sejumlah elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga mahasiswa bakal melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala daerah (cakada). Ada juga putusan MK soal syarat pencalonan yang harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan tersebut dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU Pilkada yang digelar secara kilat. Draf RUU Pilkada akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.

"DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan. Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas," ujar Mu'ti dalam keterangan tertulis yang dikirim Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Putusan MK dan Baleg DPR: Kita Hormati Masing-masing Lembaga

Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang.