Antisipasi Bencana Gempa, Pusat dan Daerah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi
loading...
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menyuarakan potensi bencana alam berupa gempa berkekuatan besar akan terjadi di Indonesia. Kejadian gempa besar ini ramai dibicarakan dengan istilah gempa megathrust.
Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah, segera menindaklanjuti peringatan BMKG dengan lebih aktif dalam melakukan mitigasi bencana terkait potensi terjadinya megathrust di wilayah selatan dan barat Indonesia.
Ia berharap ada perubahan mindset dari pemerintah, dari penanggulangan dan penanganan bencana menjadi antisipasi atau pencegahan dampak bencana.
"BMKG kan sudah kerap kali menyampaikan adanya potensi megathrust ini. Walaupun memang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, seharusnya pemerintah daerah dan pusat melakukan langkah mitigasi bencana sebagai antisipasi atas dampak daripada megathrust itu," kata BHS, Selasa (20/8/2024).
Seperti diketahui, Indonesia merupakan pertemuan dari tiga lempeng dunia, yaitu indo-australia, pasifik, dan eurasia.
"Contohnya Jepang, baru terjadi gempa yang dahsyat di lempeng pasific, tentu ini sangat mungkin bisa merambat ke Indonesia karena kita juga dilewati oleh lempeng pacific," ucapnya.
Risiko besar yang dimiliki Indonesia berkaitan posisi geografis ini harusnya membuat pemerintah bisa dengan cepat merespons data maupun hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG.
"BMKG kan sudah menginformasikan, selanjutnya bagaimana? Ya pemerintah sebagai penanggung jawab, pengelola negara mempersiapkan semua sektor yang terkait dengan penanggulangan bencana," ucapnya lagi.
Sebagai contoh kata BHS, Basarnas harus siap dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) juga infrastruktur kelengkapannya, untuk ditempatkan di posisi-posisi kota-kota rawan gempa, demikian juga BNPB juga harus mempersiapkan semua SDM dan peralatannya serta perbekalannya di wilayah Indonesia rawan gempa.
"Misalnya Selatan Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan Pesisir Barat Sulawesi, jangan sampai mereka tidak siap dengan alasan anggaran dikurangi Kemenkeu yang tidak paham penyelematan nyawa dan barang public," tegasnya.
Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah, segera menindaklanjuti peringatan BMKG dengan lebih aktif dalam melakukan mitigasi bencana terkait potensi terjadinya megathrust di wilayah selatan dan barat Indonesia.
Ia berharap ada perubahan mindset dari pemerintah, dari penanggulangan dan penanganan bencana menjadi antisipasi atau pencegahan dampak bencana.
"BMKG kan sudah kerap kali menyampaikan adanya potensi megathrust ini. Walaupun memang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, seharusnya pemerintah daerah dan pusat melakukan langkah mitigasi bencana sebagai antisipasi atas dampak daripada megathrust itu," kata BHS, Selasa (20/8/2024).
Seperti diketahui, Indonesia merupakan pertemuan dari tiga lempeng dunia, yaitu indo-australia, pasifik, dan eurasia.
"Contohnya Jepang, baru terjadi gempa yang dahsyat di lempeng pasific, tentu ini sangat mungkin bisa merambat ke Indonesia karena kita juga dilewati oleh lempeng pacific," ucapnya.
Risiko besar yang dimiliki Indonesia berkaitan posisi geografis ini harusnya membuat pemerintah bisa dengan cepat merespons data maupun hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG.
"BMKG kan sudah menginformasikan, selanjutnya bagaimana? Ya pemerintah sebagai penanggung jawab, pengelola negara mempersiapkan semua sektor yang terkait dengan penanggulangan bencana," ucapnya lagi.
Sebagai contoh kata BHS, Basarnas harus siap dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) juga infrastruktur kelengkapannya, untuk ditempatkan di posisi-posisi kota-kota rawan gempa, demikian juga BNPB juga harus mempersiapkan semua SDM dan peralatannya serta perbekalannya di wilayah Indonesia rawan gempa.
"Misalnya Selatan Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan Pesisir Barat Sulawesi, jangan sampai mereka tidak siap dengan alasan anggaran dikurangi Kemenkeu yang tidak paham penyelematan nyawa dan barang public," tegasnya.
