Imparsial Sebut TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 15:46 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, dibentuknya militer semata-mata sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman perang. Militer tidak pernah dimaksudkan untuk bertugas sebagai aparat penegak hukum. Sebaliknya militer dilatih, dididik, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk perang.
“Pelibatan militer dalam penegakan hukum akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lain,” paparnya.
Baca juga: Bursa Ketum Golkar, Bahlil Disebut Akan Menang secara Aklamasi
Dia meminta, Baleg DPR yang saat ini tengah membahas revisi UU TNI wajib menolak usulan pasal dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum.
“Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus dengan sungguh-sungguh menjalankan konstitusi dan tidak melanggar konstitusi,” katanya.
Selain itu, kata dia, terdapat juga usulan TNI ingin menghapus larangan berbisnis bagi anggotanya. Ketentuan ini merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi di tubuh TNI. Prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya yaitu pertahanan, bukan berbisnis.
”Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara,” katanya.
“Pelibatan militer dalam penegakan hukum akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lain,” paparnya.
Baca juga: Bursa Ketum Golkar, Bahlil Disebut Akan Menang secara Aklamasi
Dia meminta, Baleg DPR yang saat ini tengah membahas revisi UU TNI wajib menolak usulan pasal dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum.
“Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus dengan sungguh-sungguh menjalankan konstitusi dan tidak melanggar konstitusi,” katanya.
Selain itu, kata dia, terdapat juga usulan TNI ingin menghapus larangan berbisnis bagi anggotanya. Ketentuan ini merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi di tubuh TNI. Prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya yaitu pertahanan, bukan berbisnis.
”Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara,” katanya.
Lihat Juga :
