BRF Tawarkan Solusi Politis dan Teknis Kelola Dilema Desentralisasi dan Sustainability
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 21:46 WIB
loading...
A
A
A
“Bisa juga berupa kolaborasi untuk mendorong kerja sama pusat-daerah dengan dasar saling-percaya,” jelas Haryanto.
Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani mengungkapkan forum multi-pihak berfungsi membuka dialog untuk membuka pilihan-pilihan bagi pengambilan keputusan. "Swasta dapat memberikan dukungan, iptek dan inovasi,” ucapnya.
Thomas Umbu Pati, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menuturkan IKN disebut sebagai ‘loncatan peradaban’ pemerintahan hybrid, kewenangan pemda diserahkan kepada otorita.
"Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kontestasi kewenangan antar-lembaga pemerintahan. Otoritas ini perlu diterapkan dengan catatan: akuntabilitas, inklusif, green, resilience, sustainable,” paparnya.
Sementara, County Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menekankan dalam konteks keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, transformasi adalah sesuatu yang esensial. Teknologi berkembang cepat sekali, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan industri untuk belajar bersama-sama agar kita tetap relevan dengan segala perubahan.
"Dengan perubahan yang sangat dinamis, maka pendekatan normatif menjadi lebih baik daripada preskriptif. Karena peraturan yang terlalu preskriptif dapat menghambat inovasi industri," jelasnya.
Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani mengungkapkan forum multi-pihak berfungsi membuka dialog untuk membuka pilihan-pilihan bagi pengambilan keputusan. "Swasta dapat memberikan dukungan, iptek dan inovasi,” ucapnya.
Thomas Umbu Pati, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menuturkan IKN disebut sebagai ‘loncatan peradaban’ pemerintahan hybrid, kewenangan pemda diserahkan kepada otorita.
"Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kontestasi kewenangan antar-lembaga pemerintahan. Otoritas ini perlu diterapkan dengan catatan: akuntabilitas, inklusif, green, resilience, sustainable,” paparnya.
Sementara, County Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menekankan dalam konteks keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, transformasi adalah sesuatu yang esensial. Teknologi berkembang cepat sekali, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan industri untuk belajar bersama-sama agar kita tetap relevan dengan segala perubahan.
"Dengan perubahan yang sangat dinamis, maka pendekatan normatif menjadi lebih baik daripada preskriptif. Karena peraturan yang terlalu preskriptif dapat menghambat inovasi industri," jelasnya.
Lihat Juga :
