PKB-PBNU Memanas, Wapres: Sebaiknya Memang Tidak Terjadi Konflik

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons soal hubungan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) yang memanas. Wapres berharap tidak terjadi konflik antara PKB-PBNU.

“Kalau terjadi korslet itu memang agak aneh juga kan begitu, karena memang tugasnya beda," ujar Wapres dalam perjalanan di Kereta Cepat Whoosh seusai menghadiri acara di Jatinangor, Jawa Barat menuju Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Wapres pun menceritakan bahwa dia dulu menjadi Ketua Tim Pembentukan PKB. "Ya, saya dulu Ketua Tim 5 pembentukan PKB, saya, ketua dewan syuro pertama, sebelum Gus Dur itu kan saya. Nah, jadi, sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural," jelasnya.



Wapres menekankan bahwa PKB diharapkan bisa membawa aspirasi warga NU di dalam politik. "Jadi akhirnya PKB itu diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik jadi ada jadi, itu tidak-tidak saling mengintervensi ya. Jadi dia memiliki independensi. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya.”

Kata Wapres, seharusnya kedua pihak bekerja sama dengan baik dengan tugas masing-masing. "PBNU tetap pada pembangunan per-umatan, nah PKB pada politik."

Oleh karena itu Wapres berharap tidak ada lagi konflik antara PKB-PBNU dan keduanya berada di jalurnya masing-masing. “Karena itu, kita harapkan udahlah jangan sampai terjadi lagi (konflik) lah. Masing-masing berada di jalurnya masing-masing, ya fokus masing-masing tugasnya."

Wapres mengharapkan, tidak terjadi konflik. "Jangan masuk ke sini, konflik itu kalau yang satu masuk ke sini atau yang satu masuk ke sini, jangan saling masuk. Itu harapan saya semuanya berjalan dengan baik," pungkasnya.



Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pihaknya mendiskusikan untuk membentuk Tim 5 atau semacam Panitia Khusus (Pansus) tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tim tersebut merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya tidak membuat Pansus PKB.

"Pertama saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan, nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus," kata Gus Yahya kepada wartawan seusai Rapat Pleno PBNU, di Hotel Bidakara, Minggu (28/7/2024).



PBNU, kata Gus Yahya, memutuskan memberi mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini. Selanjutnya, kedua orang itu memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. "Itu keputusannya," ujarnya.

Anwar Iskandar dipilih karena generasi perintis saat pembentukan PKB. Sementara, Amin Said Husni diketahui merupakan wakil sekjen DPP PKB yang pertama sejak dibentuk.