Pengunduran Diri Biden dan Tantangan Politik yang Kompleks

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen Hubungan Internasional President University

PADA 21 Juli, di tengah gelombang seruan yang tak terbendung untuk mengundurkan diri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali. Tanpa diragukan lagi, ini merupakan puncak baru dalam pemilihan presiden AS setelah serangan terhadap Donald Trump pada 13 Juli. Ini juga menjadi perbincangan hangat di Taiwan, mengingat insiden "319 versi Amerika", kini muncul lagi perbandingan baru: "versi Amerika dari penggantian calon presiden".

Mengingat kembali pada Oktober 2015, menjelang pemilihan presiden 2016, dengan dukungan dari basis akar rumput dan faksi lokal, Partai Kuomintang mengadakan kongres luar biasa untuk membatalkan pencalonan Hung Hsiu-chu sebagai calon presiden, dan menggantinya dengan Walikota New Taipei sekaligus Ketua Kuomintang saat itu, Eric Chu. Insiden ini dikenal sebagai "peristiwa penggantian calon presiden".

Tentu saja, situasi Biden dan Hung Hsiu-chu memiliki beberapa perbedaan, termasuk bahwa Biden sebenarnya belum secara resmi dicalonkan dan mengundurkan diri secara sukarela, yang tampaknya tidak semalu Hung Hsiu-chu pada waktu itu. Namun, sudah diketahui umum bahwa seruan untuk menggantikan Biden telah bergema di dalam Partai Demokrat selama beberapa waktu.

Keputusan Biden untuk "mengundurkan diri dengan bijak" meskipun mempertimbangkan keseluruhan situasi, juga dipaksa oleh realitas yang ada. Hal ini berkaitan dengan penampilan debat Biden yang buruk pada akhir Juni, serta perubahan dalam peta politik setelah serangan terhadap Trump pada bulan Juli.

Mengenai calon presiden baru dari Partai Demokrat, Joe Biden telah secara terbuka mendukung Wakil Presiden Kamala Harris yang berusia 59 tahun untuk menggantikannya. Dia juga menyerukan kepada para anggota Partai Demokrat untuk bersatu melawan Donald Trump dan mengajak para pendukung untuk menyumbang bagi kampanye Kamala Harris. Meskipun Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) belum secara resmi mengumumkan calon, melihat situasi saat ini, peluang Kamala Harris untuk maju cukup besar.

Namun, ini tidak berarti bahwa Partai Demokrat segera bisa melakukan serangan balik yang besar. Pertama, penampilan awal Biden sangat "mendalam di hati masyarakat," dan sekarang hanya tersisa 3 bulan sebelum pemungutan suara. Kedua, Trump telah memastikan akan berpasangan dengan J.D.

Vance dan memulai kampanye, sementara Partai Demokrat belum membentuk tim kampanye. Ketiga, meskipun Trump tetap mempertahankan citra populisnya, dia telah mulai menunjukkan kecenderungan "de-demonisasi" seperti Marine Le Pen di Prancis, yang tentunya bertujuan untuk meraih lebih banyak suara. Dalam situasi seperti ini, Partai Demokrat harus melalui perjuangan berat untuk bisa menang.

Dinamika Survei Pasca Penembakan

Pertama-tama, jika kita mengamati tren survei secara keseluruhan baru-baru ini, jarak persentase antara Trump dan Biden memang sedikit melebar, namun tidak mengubah secara signifikan pola survei dalam sebulan terakhir. Hasil ini menunjukkan bahwa insiden penembakan pada 13 Juli tidak merusak secara signifikan peluang Biden, dan juga tidak meningkatkan secara drastis dukungan terhadap Trump. Hal ini juga berarti bahwa upaya Biden untuk mengalihkan perhatian dari isu "mengganti Biden" melalui insiden penembakan tersebut gagal.

Sebagai contoh, menurut survei yang dilakukan oleh Reuters dan IPSOS pada 15-16 Juli, Trump (43%) memang mendapatkan sedikit dorongan dari perhatian publik terkait penembakan, namun hanya unggul tipis dari Biden (41%). Selain itu, persaingan ini tidak jauh berbeda dengan tren pada 12 Juni (Trump 41%, Biden 39%), di mana perbedaan ini masih dalam batas margin of error. Hal serupa juga ditunjukkan oleh survei YouGov dan The Economist yang dilakukan pada 13-16 Juli, di mana Trump (43%) hanya unggul tipis dari Biden (41%), dan dibandingkan dengan data pada 7 Juli (Trump 43%, Biden 40%), Biden hanya turun 1%.