Progresivitas Jepang Membendung China di LCS
loading...
A
A
A
Selain itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) pada bulan ini memberikan hibah kapal patrol baru untuk Bakamla. Kapal senilai 9.053.000.000 yen tersebut memiliki panjang 85,6 meter, berkecepatan 22 knot, dan mampu memuat 70 awak kapal. Hibah diberikan berdasar kesepakatan untuk mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta berkontribusi besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Dukungan alutsista juga diberikan ke sejumlah negara ASEAN lainnya, antara lain Vietnam dan Malaysia. Untuk Vietnam, misalnya. Pada 2020 lalu, PM Yoshihide Suga dan PM Nguyen Xuan Phuc menyetujui kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang mengekspor alutsista ke Negeri Sejuta Nguyen tersebut. Pada tahap awal, Vietnam membeli enam kapal patrol penjaga pantai senilai Rp5 triliun untuk meningkatkan kapabilitas maritimnya.
Kesepakatan di tengah proyek besar-besaran China membangun pangkalan militer di pulau buatan di kawasan LCS yang disengketakan tentu mempunyai tujuan yang jelas. Jepang ingin mengajak Vietnam bersama-sama mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mewujudkan ekonomi dan keamanan multilateral dengan melindungi jalur laut di wilayah LCS dari ancaman China.
baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Kebijakan transfer alutsista, termasuk kepada negara-negara di kawasan ASEAN merupakan bentuk langkah kuda Jepang menghadapi agresivitas China di LCS. Pada pertengahan Maret kemarin, PM Fumio Kishida menyetujuai pedoman terbaru dari ‘‘tiga prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan’’ yang telah ‘membelenggu’ Jepang sejak 1967. Dengan adanya perubahan itu, Jepang bisa mengekspor senjata ke negara lain di luar negara mitra.
Sebagai informasi, tiga prinsip ekspor senjata Jepang yang menjadi prinsip sejak berakhirnya Perang Dunia II meliputi: tidak mengekspor senjata 1) ke negara blok komunis, 2) negara di bawah embargo ekspor senjata oleh Dewan Keamanan PBB, dan 3) negara yang terlibat atau mungkin terlibat dalam konflik internasional. Kendati demikian, Jepang menegaskan komitmen pada filosofi dasar negara pasifik dan akan melakukan pengambilan keputusan ekspor senjata dengan sangat ketat.
Selain membangun pakta pertahanan, transfer alutsista, kebijakan bergabung dalam latihan militer bersama juga merupakan bagian langkah kuda Jepang mengimbangi China di kawasan LCS dan Indo Pasifik. Hal ini seperti dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang bergabung kali pertama dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia per 2022 lalu.
Garuda Shield merupakan latihan bersama dan gabungan tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). Tujuannya untuk membangun interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun dari pengalaman bersama selama beberapa dekade. (*)
Dukungan alutsista juga diberikan ke sejumlah negara ASEAN lainnya, antara lain Vietnam dan Malaysia. Untuk Vietnam, misalnya. Pada 2020 lalu, PM Yoshihide Suga dan PM Nguyen Xuan Phuc menyetujui kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang mengekspor alutsista ke Negeri Sejuta Nguyen tersebut. Pada tahap awal, Vietnam membeli enam kapal patrol penjaga pantai senilai Rp5 triliun untuk meningkatkan kapabilitas maritimnya.
Kesepakatan di tengah proyek besar-besaran China membangun pangkalan militer di pulau buatan di kawasan LCS yang disengketakan tentu mempunyai tujuan yang jelas. Jepang ingin mengajak Vietnam bersama-sama mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mewujudkan ekonomi dan keamanan multilateral dengan melindungi jalur laut di wilayah LCS dari ancaman China.
baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Kebijakan transfer alutsista, termasuk kepada negara-negara di kawasan ASEAN merupakan bentuk langkah kuda Jepang menghadapi agresivitas China di LCS. Pada pertengahan Maret kemarin, PM Fumio Kishida menyetujuai pedoman terbaru dari ‘‘tiga prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan’’ yang telah ‘membelenggu’ Jepang sejak 1967. Dengan adanya perubahan itu, Jepang bisa mengekspor senjata ke negara lain di luar negara mitra.
Sebagai informasi, tiga prinsip ekspor senjata Jepang yang menjadi prinsip sejak berakhirnya Perang Dunia II meliputi: tidak mengekspor senjata 1) ke negara blok komunis, 2) negara di bawah embargo ekspor senjata oleh Dewan Keamanan PBB, dan 3) negara yang terlibat atau mungkin terlibat dalam konflik internasional. Kendati demikian, Jepang menegaskan komitmen pada filosofi dasar negara pasifik dan akan melakukan pengambilan keputusan ekspor senjata dengan sangat ketat.
Selain membangun pakta pertahanan, transfer alutsista, kebijakan bergabung dalam latihan militer bersama juga merupakan bagian langkah kuda Jepang mengimbangi China di kawasan LCS dan Indo Pasifik. Hal ini seperti dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang bergabung kali pertama dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia per 2022 lalu.
Garuda Shield merupakan latihan bersama dan gabungan tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). Tujuannya untuk membangun interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun dari pengalaman bersama selama beberapa dekade. (*)
(hdr)