Progresivitas Jepang Membendung China di LCS
Selasa, 23 Juli 2024 - 05:12 WIB
loading...
A
A
A
Langkah Kuda Nippon
Positioning Jepang dalam sengketa China versus Filipina sebenarnya sudah tegas disampaikan sebelum penandatanganan pakta pertahanan. Sesaat setelah insinden yang disebut Kepala AFP Jenderal Romeo Brawner Jr sebagai perompakan kapal patrol Filipina oleh China, Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan keprihatinannya atas bentrokan yang terus terjadi di LCS. Jepang menilai manuver China menghalangi kebebasan navigasi di perairan internasional itu.
Tokyo pun menegaskan konsistensinya, menyerukan penegakan supremasi hukum di LCS tersebut, dan menegaskan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional, seperti negara-negara anggota ASEAN dan Amerika Serikat, untuk memastikan terwujudnya rule of the law. Pernyataan itu serta-merta memicu kemarahan Beijing yang menganggap Jepang tidak patut ikut campur masalah di LCS karena tidak memiliki sengketa di perairan itu. Kementerian Luar Negeri China pun menyebut Jepang memanipulasi penilaian benar dan salah, dan membuat tuduhan tidak masuk akal terhadapnya.
Jika ditelusuri, Jepang semakin progresif menghadapi agresivitas China di LCS usai kesepakatan trilateral yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat dan Filipina yang digelar pada 12 April lalu di Gedung Putih, Washington. Dilansir dari www.voaindonesia.com, pada momen itu Presiden Joe Biden memperbarui komitmen “kuat” Washington untuk membela Jepang dan Filipina. Adapun Presiden Filiphina Ferdinand Marcos Jr menyebut kesepakatan kerja sama trilateral itu akan mengubah dinamika di LCS dan wilayah sekitarnya.
baca juga: Sejarah Konflik China-Filipina dalam Sengketa Laut China Selatan
Namun secara diplomatis dia menampik China sebagai sasaran. Katanya, konferensi tinggi tersebut fokus memperdalam hubungan ekonomi dan keamanan antara Manila, Washington, dan Tokyo. Kendati demikian, pemimpin ketiga negara mengungkapkan ‘kekhawatiran serius’ tentang ‘tindakan berbahaya dan agresis China di LCS, sebuah jalur perdagangan kapal yang bernilai lebih dari USD3 triliun setiap tahun, dan sering kali menjadi sumber perselisihan maritim antara China dan negara-negara lain.
Selain membangun pakta pertahanan dengan Filipina, Jepang menunjukkan kuda-kudanya untuk membangun balance of power atau meminimalisir dominasi Beijing dengan merangkul banyak negara ASEAN lainnya, khususnya yang bersengketa langsung dengan China di LCS. Secara kongkret langkah ini diwujudkan dengan memperkuat negara bersangkutan dengan senjata melalui skema bisnis maupun hibah.
Konsep ini di antaranya dilakukan dengan Indonesia. Untuk Jakarta, Tokyo menawarkan kapal fregat termutakhirnya, kelas Mogami. Sebagai informasi, kapal yang juga diindentifikasi sebagai 30FFM adalah kapal multimisi berdesain siluman (stealth) yang dibangun untuk menjadi otot Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF) di masa depan.
Selain itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) pada bulan ini memberikan hibah kapal patrol baru untuk Bakamla. Kapal senilai 9.053.000.000 yen tersebut memiliki panjang 85,6 meter, berkecepatan 22 knot, dan mampu memuat 70 awak kapal. Hibah diberikan berdasar kesepakatan untuk mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta berkontribusi besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Dukungan alutsista juga diberikan ke sejumlah negara ASEAN lainnya, antara lain Vietnam dan Malaysia. Untuk Vietnam, misalnya. Pada 2020 lalu, PM Yoshihide Suga dan PM Nguyen Xuan Phuc menyetujui kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang mengekspor alutsista ke Negeri Sejuta Nguyen tersebut. Pada tahap awal, Vietnam membeli enam kapal patrol penjaga pantai senilai Rp5 triliun untuk meningkatkan kapabilitas maritimnya.
Kesepakatan di tengah proyek besar-besaran China membangun pangkalan militer di pulau buatan di kawasan LCS yang disengketakan tentu mempunyai tujuan yang jelas. Jepang ingin mengajak Vietnam bersama-sama mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mewujudkan ekonomi dan keamanan multilateral dengan melindungi jalur laut di wilayah LCS dari ancaman China.
baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Kebijakan transfer alutsista, termasuk kepada negara-negara di kawasan ASEAN merupakan bentuk langkah kuda Jepang menghadapi agresivitas China di LCS. Pada pertengahan Maret kemarin, PM Fumio Kishida menyetujuai pedoman terbaru dari ‘‘tiga prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan’’ yang telah ‘membelenggu’ Jepang sejak 1967. Dengan adanya perubahan itu, Jepang bisa mengekspor senjata ke negara lain di luar negara mitra.
Sebagai informasi, tiga prinsip ekspor senjata Jepang yang menjadi prinsip sejak berakhirnya Perang Dunia II meliputi: tidak mengekspor senjata 1) ke negara blok komunis, 2) negara di bawah embargo ekspor senjata oleh Dewan Keamanan PBB, dan 3) negara yang terlibat atau mungkin terlibat dalam konflik internasional. Kendati demikian, Jepang menegaskan komitmen pada filosofi dasar negara pasifik dan akan melakukan pengambilan keputusan ekspor senjata dengan sangat ketat.
Selain membangun pakta pertahanan, transfer alutsista, kebijakan bergabung dalam latihan militer bersama juga merupakan bagian langkah kuda Jepang mengimbangi China di kawasan LCS dan Indo Pasifik. Hal ini seperti dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang bergabung kali pertama dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia per 2022 lalu.
Garuda Shield merupakan latihan bersama dan gabungan tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). Tujuannya untuk membangun interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun dari pengalaman bersama selama beberapa dekade. (*)
Positioning Jepang dalam sengketa China versus Filipina sebenarnya sudah tegas disampaikan sebelum penandatanganan pakta pertahanan. Sesaat setelah insinden yang disebut Kepala AFP Jenderal Romeo Brawner Jr sebagai perompakan kapal patrol Filipina oleh China, Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan keprihatinannya atas bentrokan yang terus terjadi di LCS. Jepang menilai manuver China menghalangi kebebasan navigasi di perairan internasional itu.
Tokyo pun menegaskan konsistensinya, menyerukan penegakan supremasi hukum di LCS tersebut, dan menegaskan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional, seperti negara-negara anggota ASEAN dan Amerika Serikat, untuk memastikan terwujudnya rule of the law. Pernyataan itu serta-merta memicu kemarahan Beijing yang menganggap Jepang tidak patut ikut campur masalah di LCS karena tidak memiliki sengketa di perairan itu. Kementerian Luar Negeri China pun menyebut Jepang memanipulasi penilaian benar dan salah, dan membuat tuduhan tidak masuk akal terhadapnya.
Jika ditelusuri, Jepang semakin progresif menghadapi agresivitas China di LCS usai kesepakatan trilateral yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat dan Filipina yang digelar pada 12 April lalu di Gedung Putih, Washington. Dilansir dari www.voaindonesia.com, pada momen itu Presiden Joe Biden memperbarui komitmen “kuat” Washington untuk membela Jepang dan Filipina. Adapun Presiden Filiphina Ferdinand Marcos Jr menyebut kesepakatan kerja sama trilateral itu akan mengubah dinamika di LCS dan wilayah sekitarnya.
baca juga: Sejarah Konflik China-Filipina dalam Sengketa Laut China Selatan
Namun secara diplomatis dia menampik China sebagai sasaran. Katanya, konferensi tinggi tersebut fokus memperdalam hubungan ekonomi dan keamanan antara Manila, Washington, dan Tokyo. Kendati demikian, pemimpin ketiga negara mengungkapkan ‘kekhawatiran serius’ tentang ‘tindakan berbahaya dan agresis China di LCS, sebuah jalur perdagangan kapal yang bernilai lebih dari USD3 triliun setiap tahun, dan sering kali menjadi sumber perselisihan maritim antara China dan negara-negara lain.
Selain membangun pakta pertahanan dengan Filipina, Jepang menunjukkan kuda-kudanya untuk membangun balance of power atau meminimalisir dominasi Beijing dengan merangkul banyak negara ASEAN lainnya, khususnya yang bersengketa langsung dengan China di LCS. Secara kongkret langkah ini diwujudkan dengan memperkuat negara bersangkutan dengan senjata melalui skema bisnis maupun hibah.
Konsep ini di antaranya dilakukan dengan Indonesia. Untuk Jakarta, Tokyo menawarkan kapal fregat termutakhirnya, kelas Mogami. Sebagai informasi, kapal yang juga diindentifikasi sebagai 30FFM adalah kapal multimisi berdesain siluman (stealth) yang dibangun untuk menjadi otot Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF) di masa depan.
Selain itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) pada bulan ini memberikan hibah kapal patrol baru untuk Bakamla. Kapal senilai 9.053.000.000 yen tersebut memiliki panjang 85,6 meter, berkecepatan 22 knot, dan mampu memuat 70 awak kapal. Hibah diberikan berdasar kesepakatan untuk mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta berkontribusi besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Dukungan alutsista juga diberikan ke sejumlah negara ASEAN lainnya, antara lain Vietnam dan Malaysia. Untuk Vietnam, misalnya. Pada 2020 lalu, PM Yoshihide Suga dan PM Nguyen Xuan Phuc menyetujui kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang mengekspor alutsista ke Negeri Sejuta Nguyen tersebut. Pada tahap awal, Vietnam membeli enam kapal patrol penjaga pantai senilai Rp5 triliun untuk meningkatkan kapabilitas maritimnya.
Kesepakatan di tengah proyek besar-besaran China membangun pangkalan militer di pulau buatan di kawasan LCS yang disengketakan tentu mempunyai tujuan yang jelas. Jepang ingin mengajak Vietnam bersama-sama mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mewujudkan ekonomi dan keamanan multilateral dengan melindungi jalur laut di wilayah LCS dari ancaman China.
baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Kebijakan transfer alutsista, termasuk kepada negara-negara di kawasan ASEAN merupakan bentuk langkah kuda Jepang menghadapi agresivitas China di LCS. Pada pertengahan Maret kemarin, PM Fumio Kishida menyetujuai pedoman terbaru dari ‘‘tiga prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan’’ yang telah ‘membelenggu’ Jepang sejak 1967. Dengan adanya perubahan itu, Jepang bisa mengekspor senjata ke negara lain di luar negara mitra.
Sebagai informasi, tiga prinsip ekspor senjata Jepang yang menjadi prinsip sejak berakhirnya Perang Dunia II meliputi: tidak mengekspor senjata 1) ke negara blok komunis, 2) negara di bawah embargo ekspor senjata oleh Dewan Keamanan PBB, dan 3) negara yang terlibat atau mungkin terlibat dalam konflik internasional. Kendati demikian, Jepang menegaskan komitmen pada filosofi dasar negara pasifik dan akan melakukan pengambilan keputusan ekspor senjata dengan sangat ketat.
Selain membangun pakta pertahanan, transfer alutsista, kebijakan bergabung dalam latihan militer bersama juga merupakan bagian langkah kuda Jepang mengimbangi China di kawasan LCS dan Indo Pasifik. Hal ini seperti dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang bergabung kali pertama dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia per 2022 lalu.
Garuda Shield merupakan latihan bersama dan gabungan tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). Tujuannya untuk membangun interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun dari pengalaman bersama selama beberapa dekade. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
