Redakan Tensi Politik, IMM Ajak Rakyat Bersatu Usai Pilpres

Jum'at, 05 Juli 2019 - 15:47 WIB
Redakan Tensi Politik, IMM Ajak Rakyat Bersatu Usai Pilpres
Redakan Tensi Politik, IMM Ajak Rakyat Bersatu Usai Pilpres
A A A
PEKANBARU - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta semua pihak yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 untuk menjaga persatuan dan kesatuan. IMM mengamati sejauh ini tensi politik masih terus memanas walau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita amati sejauh ini tensi politik masih memanas usai ada putusan MK terkait siapa pemenangnya. Ini terlihat dari pembicaraan di media sosial. Kita berharap semua pihak untuk menahan diri dan bersatu padu," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Najih Prastiyo Jumat (5/7/2019).

Hal itu diungkapkan Najih Prastiyo dalam acara Rakornas IMM di Pekanbaru, Riau. Terkait tidak turunnya tensi politik di masyarakat, IMM mengeluarkan beberapa pernyataan. Semua elite poltik harus saling rangkul.

"Poin kita, IMM mendesak semua pihak menghormati putusan MK. Sementara kepada pemenang Pilpres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'aruf Amin. Pemenang Pilpres harus merangkul dan merajut kembali persatuan bangsa. Presiden dan akil presiden harus menjahit robekan dan keterbelahan bangsa selama pilpres berlangsung," pintanya.

Selain itu IMM juga mendesak kepada pihak yang nantinya berada dipihak oposisi untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena sebagai negara demokrasi harus ada yang mengontrol pemerintah.

"Kepada pihak yang kalah, jika tidak menghendaki untuk bergabung dalam kabinet, hendaknya melakukan kritik-kritik yang kontruktif dalam upaya membangun kemajuan bangsa," pintanya.

Sementara kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk profesional dalam menyusun kabinet. Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dijauhkan selama Jokowi Maaruf memimpin. Janji politik selama kampanye juga harus ditunaikan.

"Kepada partai pengusung pemenang, hendaknya kader-kader yang menduduki jabatan kenegaraan, menjalankan pemerintahan dengan amanah dan tangung jawab. Hindari segala macam penyimpangan sebagaimana praktik KKN. Presiden harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan layak," pintanya.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.4182 seconds (0.1#10.140)