Kemenko PMK Sebut Malaysia, Suriah, dan Oman Jadi Negara Tujuan TPPO
loading...
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, Malaysia, Suriah, dan Oman jadi negara terbanyak tujuan TPPO. Foto/SINDOnews/binti mufarida
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan Malaysia menjadi negara terbanyak tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ). Selain itu, negara Suriah dan Oman.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
“Kalau kita lihat, dari mana korban TPPO ini berasal, paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan, karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi, yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman,” ungkapnya, Senin (15/7/2024).
Woro mengatakan selama periode Januari hingga Juli 2024 sebanyak 698 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Sementara, 2023 sebanyak 3.366 orang menjadi korban TPPO.
”Jadi kalau kita lihat, korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023, angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri,” ujarnya.
Selain itu, kata Woro, bahwa korban terbanyak TPPO adalah laki-laki yakni dengan angka 396 orang dan perempuan 302 orang. “Kalau kita lihat antara korban laki dan perempuan, ternyata masih banyak laki-lakinya. Yang perlu kita cermati di sini adalah anak perempuan. Ini juga ternyata menjadi korban TPPO,” ucapnya.
Woro memastikan Bareskrim Polri saat ini telah mengidentifikasi pelaku dan korban TPPO. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memberikan rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan. “Kemensos sudah memiliki data-data mengenai korban TPPO atau PMI bermasalah yang ditangani, yang ditangani dalam bentuk pemberian rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan,” katanya.
“Jadi kalau kita lihat 2023 yang sudah direhabsos dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dan Lembaga,” katanya.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
“Kalau kita lihat, dari mana korban TPPO ini berasal, paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan, karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi, yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman,” ungkapnya, Senin (15/7/2024).
Woro mengatakan selama periode Januari hingga Juli 2024 sebanyak 698 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Sementara, 2023 sebanyak 3.366 orang menjadi korban TPPO.
”Jadi kalau kita lihat, korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023, angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, kata Woro, bahwa korban terbanyak TPPO adalah laki-laki yakni dengan angka 396 orang dan perempuan 302 orang. “Kalau kita lihat antara korban laki dan perempuan, ternyata masih banyak laki-lakinya. Yang perlu kita cermati di sini adalah anak perempuan. Ini juga ternyata menjadi korban TPPO,” ucapnya.
Woro memastikan Bareskrim Polri saat ini telah mengidentifikasi pelaku dan korban TPPO. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memberikan rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan. “Kemensos sudah memiliki data-data mengenai korban TPPO atau PMI bermasalah yang ditangani, yang ditangani dalam bentuk pemberian rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan,” katanya.
“Jadi kalau kita lihat 2023 yang sudah direhabsos dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dan Lembaga,” katanya.
(cip)
Explore More