DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Menyusun Peraturan Hukum

“Ini menunjukkan Kemenkumham Jatim sangat menjaga integritas, kejujuran, dan netralitas. Karena saya kira semua yang melek hukum, tahu mana sebuah perikatan hasil rekayasa atau persekongkolan, mana yang memang diorder dengan tujuan yang benar,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebagai legislator terpilih, dia mengaku siap berkolaborasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Patut diapresiasi atas agenda FGD ini sebagai bentuk pendalaman data lapangan tentang peristiwa pelanggaran HAM di tengah masyarakat. Terlebih memang dalam kenyataannya, Kanwil Kemenkumhan Provinsi Jatim termasuk tiga besar yang menerima pengaduan pelanggaran HAM, bukti bahwa Kemenkumham Jatim berhasil hadir di tengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan atau trust untuk menangani pengaduan," ungkapnya.

Dia pun menyinggung keberadaan Kemenkumham Jatim yang mayoritas menangani masalah hak memperoleh keadilan. “By data kan terlihat bahwa Kemenkumham Jatim mayoritas menerima aduan tentang hak memperoleh keadilan, yang dalam hal ini banyak terkait perdata atau perikatan dengan obyek adalah tanah. Ini penting sekali sebagai bentuk self reminder semua pihak bahwa masalah yang sangat umum terjadi namun sangat pelik penyelesaiannya memang terkait tanah, entah perikatan utang piutang maupun jual beli," tandas keponakan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu.

Ning Lia yang juga merupakan Doktoral UINSA itu bahkan tak ragu menyebut adanya potensi kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih seringkali kita sematkan pada individu atau kelompok yang memiliki akses dan wewenang terhadap sumber daya keuangan atau informasi rahasia pihak tertentu.

"Sebagai contoh kalau bicara perikatan utang piutang maupun jual beli, maka oknum pelaku kejahatan adalah yang memiliki kewenangan dalam pembuatan perikatan. Oleh sebab itu, ketika banyak laporan masyarakat terkait masalah hukum yang menjerat mereka karena awam pengetahuan, maka kita pun diingatkan atas adagium hukum ‘ignorantia excusatur non juris sed facti, bahwa ketidaktahuan terhadap kejadian dapat dimaafkan.’ Jadi memang sangat rentan masyarakat jadi korban karena ketidaktahuan sehingga mudah dimanfaatkan dan dijerat sebagai pihak yang dirugikan," imbuhnya.

“Contoh, niat berutang, tapi dijebak sebagai ikatan jual beli. Atau case lain, seperti membeli tanah, tapi ternyata tanah sengketa, dan sebagainya yang mana banyak modus serupa di tengah masyarakat. Dan korban selalu lemah dalam pembuktian karena yang namanya sindikat kejahatan kerah putih atau mafia tanah misalnya, sudah menyiapkan semua bukti yang bisa diatur untuk menjerat korban yang tidak dipahami oleh pihak korban," ungkap Ning Lia.