SMRC: Mayoritas Masyarakat Tetap Dukung Supremasi Sipil di Atas Militer
Minggu, 23 Agustus 2020 - 15:43 WIB
loading...
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sekitar 71% mayoritas masyarakat Indonesia mendukung supermasi sipil dalam pemerintahan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia tetap mendukung supremasi sipil dalam pemerintahan Indonesia. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung supermasi sipil mencapai 71%, dan mayoritas warga mendukung bahwa TNI harus di bawah komando dan kontrol kepala negara (Presiden) yang dipilih rakyat sebesar 76%.
Sekitar 74% masyarakat setuju TNI secara khusus bertugas menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri saat keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara. Hanya 16% yang tidak setuju. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
Demikian pula mayoritas warga yakni, 57% setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat. Hanya 31% yang tidak setuju. Sejalan dengan itu, sekitar 59% publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri. Hanya 32% yang tidak setuju. (Baca juga: Ekonomi Dinilai Buruk, Politisi Golkar: Tidak Hanya Terjadi di Indonesia)
Temuan itu disampaikan pendiri SMRC, Saiful Mujani saat mempresentasikan hasil survei nasional bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” pada Minggu (23/8/2020) di Jakarta. Survei Nasional tersebut dilakukan pada 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara per telepon dan dipilih secara random. Margin of error diperkirakan sekitar 2,1%.
Menurut Saiful, survei ini dilakukan mengingat laporan evaluatif lembaga kajian internasional V-Dem (Varieties of Democracy Institute) menunjukkan Covid-19 berdampak negatif terhadap banyak negara demokratis. Sebelum Covid-19, sepertiga negara demokratis di dunia mengalami kemunduran berdemokrasi, dan dengan merebaknya Covid-19 kemunduran tersebut bertambah laju dan meluas. “Penurunan pada kepuasan atas kinerja demokrasi terkait dengan penurunan di bidang keamanan dan ketertiban, serta penurunan tajam dalam ekonomi nasional pada masa pandemi,” kata Saiful.
Sekitar 74% masyarakat setuju TNI secara khusus bertugas menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri saat keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara. Hanya 16% yang tidak setuju. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
Demikian pula mayoritas warga yakni, 57% setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat. Hanya 31% yang tidak setuju. Sejalan dengan itu, sekitar 59% publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri. Hanya 32% yang tidak setuju. (Baca juga: Ekonomi Dinilai Buruk, Politisi Golkar: Tidak Hanya Terjadi di Indonesia)
Temuan itu disampaikan pendiri SMRC, Saiful Mujani saat mempresentasikan hasil survei nasional bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” pada Minggu (23/8/2020) di Jakarta. Survei Nasional tersebut dilakukan pada 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara per telepon dan dipilih secara random. Margin of error diperkirakan sekitar 2,1%.
Menurut Saiful, survei ini dilakukan mengingat laporan evaluatif lembaga kajian internasional V-Dem (Varieties of Democracy Institute) menunjukkan Covid-19 berdampak negatif terhadap banyak negara demokratis. Sebelum Covid-19, sepertiga negara demokratis di dunia mengalami kemunduran berdemokrasi, dan dengan merebaknya Covid-19 kemunduran tersebut bertambah laju dan meluas. “Penurunan pada kepuasan atas kinerja demokrasi terkait dengan penurunan di bidang keamanan dan ketertiban, serta penurunan tajam dalam ekonomi nasional pada masa pandemi,” kata Saiful.
Lihat Juga :
