Pihak Prabowo-Sandi Anggap KPU Abaikan Keselamatan Saksi

JAKARTA - Pernyataan Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin yang menilai permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 tidak berdasar dan cenderung berlebihan, dikritisi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai KPU yang justru berlebihan. Dahnil berpendapat, KPU justru mengabaikan keselamatan orang lain.

"Jangan lupa ini nyawa orang, ini adalah rasa aman orang," ujar Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Sehingga, kata Dahnil, permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi para saksinya, bukan suatu yang berlebihan.

"Jadi, justru apa yang diungkapkan oleh KPU itu yang berlebihan menurut saya, menganggap remeh, mengabaikan keselamatan orang lain," katanya.

Dia pun menyinggung Kepolisian yang mengerahkan ribuan orang personelnya untuk menjaga sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

"Itu enggak disebut berlebihan. Jadi justru yang disebutkan oleh KPU itu yang berlebihan menurut saya, ada ketertakutan yang berlebihan yang terkait dengan keinginan kami untuk mengungkapkan fakta dan data," ungkapnya.

Diketahui, Kuasa hukum KPU Ali Nurdin mengatakan, bahwa tuntutan Prabowo-Sandi yang menuntut MK menciptakan sistem perlindungan saksi adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan.

Maka itu, Kuasa Hukum KPU meminta MK menolak permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi terkait perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan Ali Nurdin dalam sidang sengketa hasil Pilpres MK di Gedung MK.